Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Puan Minta Reformasi dan Sanksi bagi Pihak yang Bertanggung Jawab

JAKARTA – Temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, mendapat sorotan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia meminta pemerintah membenahi tata kelola lembaga pemasyarakatan (lapas) secara mendasar dan menjatuhkan sanksi jika terbukti ada pihak yang memberikan atau memperjualbelikan fasilitas istimewa kepada narapidana.

Ia menilai berulangnya kasus fasilitas istimewa di lapas dan rumah tahanan (rutan) menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pengelolaan pemasyarakatan.

“Harus ada reformasi tata kelola lembaga pemasyarakatan secara mendasar untuk menghentikan pola-pola semacam ini,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis, 24 September.

Pernyataan itu disampaikan menyusul temuan Ombudsman RI mengenai fasilitas mewah pada sejumlah bangunan di Lapas Cibinong.

Puan meminta pemerintah menindaklanjuti temuan tersebut secara objektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Menurut Puan, masyarakat berhak mengetahui peruntukan fasilitas yang ditemukan Ombudsman.

Pemerintah juga perlu memastikan seluruh pelayanan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Puan menegaskan setiap orang yang berada di lapas maupun rutan harus mendapatkan perlakuan setara. Ia menilai kesetaraan tersebut berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada sistem hukum.

“Tidak boleh ada perlakuan khusus yang tidak memiliki dasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah tidak berhenti pada pemeriksaan fasilitas yang ditemukan Ombudsman. Jika terbukti ada pihak yang sengaja menyediakan fasilitas istimewa bagi narapidana, tindakan tegas harus diberikan kepada mereka yang bertanggung jawab.

Puan secara khusus menyoroti kemungkinan adanya praktik jual beli fasilitas di dalam lapas. Namun, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan.

“Jika memang fasilitas ini digunakan sebagai bentuk keistimewaan oleh oknum-oknum tertentu, apalagi sampai fasilitasnya diperjualbelikan, maka pemerintah harus mengambil langkah tegas disertai penerapan sanksi bagi yang bertanggung jawab,” kata Puan.