JAKARTA – Pemerintah ingin memantau pergerakan barang di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), mulai dari pasokan, stok, harga, hingga transaksi penjualan. Pengawasan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui sistem terpadu Simkopdes.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan, sistem itu diperlukan untuk mendukung pengoperasian Koperasi Merah Putih, termasuk penyaluran barang bersubsidi.
Hal tersebut disampaikan Dudung seusai rapat koordinasi bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Agrinas Pangan, Bulog, dan sejumlah kementerian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 September.
“Saya juga berharap bahwa Simkopdes ini menjadi sistem pemantauan distribusi yang terpadu,” kata Dudung.
Melalui Simkopdes, pemerintah diharapkan dapat memantau barang yang masuk ke koperasi, ketersediaan stok, harga jual, transaksi, penerimaan, hingga barang keluar.
Pengawasan itu berkaitan dengan rencana penyaluran sejumlah komoditas melalui Koperasi Merah Putih, termasuk beras SPHP, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, dan MinyakKita.
Dudung menegaskan bahwa masyarakat harus dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah, harga sesuai ketentuan, dan stok yang selalu tersedia. Khusus barang bersubsidi, penyalurannya harus tepat sasaran.
Namun, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah persoalan sebelum mekanisme distribusi berjalan. Di antaranya status koperasi sebagai titik penyalur, alokasi barang, modal kerja, serta kesiapan logistik dan pergudangan.
Sistem transaksi dan pengawasan juga menjadi bagian dari persoalan yang harus diselesaikan secara terpadu.
Dudung meminta Bulog, Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, ID FOOD, dan lembaga terkait memastikan mekanisme pemesanan, pembayaran, pengiriman, serta kesinambungan pasokan.
Pemerintah juga menyiapkan perjanjian kerja sama antara Agrinas dan lembaga pemasok. Masih diperlukan satu rapat lanjutan sebelum peluncuran operasional koperasi.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+