JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta menjajaki kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi luar negeri, termasuk New York University (NYU) dan Columbia University, untuk program beasiswa LPDP Jakarta pada 2027.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk membiayai sekitar 75 mahasiswa pada tahap awal program tersebut.
Selain Amerika Serikat, Pramono menyebut perguruan tinggi di Inggris dan Australia juga berpotensi menjadi mitra. Pemprov DKI turut mempertimbangkan negara-negara seperti China, Jepang, dan Korea Selatan sebagai tujuan studi penerima beasiswa.
“Beberapa perguruan tinggi yang akan membuka diri untuk bisa bekerjasama dengan DKI, salah satu contohnya adalah New York University, Columbia, kemudian juga dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Inggris, di Australia, dan sebagainya,” kata Pramono di Jakarta Barat, Kamis, 15 Oktober.
Program LPDP Jakarta dirancang untuk membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa mengenyam pendidikan tinggi, termasuk di kampus-kampus ternama dunia.
“Kenapa harus ada LPDP? Supaya dari anak keluarga tidak mampu, punya dream, punya mimpi, untuk sekolah di Columbia, sekolah di Harvard, sekolah di Cambridge, dan sebagainya,” ujarnya.
Pramono mengatakan, beasiswa ini tidak hanya menyasar bidang sains dan teknologi. Pemprov DKI juga ingin memberi kesempatan kepada mahasiswa yang ingin mendalami bidang lain, seperti kuliner dan desain kreatif.
Meski anggaran Rp100 miliar telah masuk dalam APBD DKI Jakarta, pelaksanaan program tersebut masih memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Sebab, Pemprov DKI berencana menjalankan beasiswa ini melalui kerja sama dengan LPDP pusat yang berada di bawah pengaturan pemerintah pusat.
Pramono mengatakan akan segera meminta waktu kepada Kementerian Keuangan untuk membahas sinergi tersebut. Ia berharap program beasiswa ini bisa mulai berjalan pada 2027.
“Apapun LPDP ini kan pengaturannya melalui pemerintah pusat, walaupun dana yang dipersiapkan adalah dana dari DKI Jakarta dan sudah masuk di APBD. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai bisa dijalankan,” tutur dia.
Pramono mengaitkan program beasiswa tersebut dengan persoalan ketimpangan ekonomi di Jakarta. Ia menyebut rasio gini Ibu Kota saat ini mencapai 0,435 dan menilai pendidikan menjadi salah satu cara untuk memutus rantai ketidakberuntungan ekonomi dalam keluarga.
“Karena saya meyakini, mimpi inilah yang akan menuntun anak-anak itu untuk mencapai pendidikannya yang tertinggi. Dan saya termasuk yang meyakini bahwa untuk memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga, adalah pendidikan,” jelas Pramono.
Selain beasiswa, Pramono menyatakan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial menjadi tiga sektor yang tidak boleh dikurangi dalam pemerintahannya. Pemprov DKI saat ini memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada lebih dari 707.000 siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada lebih dari 15.800 mahasiswa.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+