Pontianak, Fokus Berita — Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Barat, Mulyadi Tawik menyatakan sikap politik PKB terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Green Party: Karhutla di Kalimantan Barat, Tantangan, Kebijakan, dan Solusi Berkelanjutan di salah satu hotel di Pontianak, Kamis (15/10/2026).
Disebutkan, dampak karhutla yang tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, mulai dari lahan yang terbakar hingga ancaman terhadap kesehatan.
“Dampak yang ditimbulkan dari karhutla bukan hanya kerusakan lingkungan tapi meluas hingga mengancam kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Oleh karenanya ia mendesak agar persoalan karhutla harus menjadi perhatian serius pemerintah, dan penanganannya tidak boleh berhenti pada upaya pemadaman api.
“Jadi PKB Kalbar mendesak agar pemerintah lebih serius tangani karhutla. Namun jangan berhenti pemadaman saja melainkan diikuti langkah pemulihan lingkungan dan ekosistem yang terdampak,” tegas Mulyadi.
Ia menyampaikan, melalui agenda Green Party, PKB menyatakan sikap untuk mewakili aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat. “Agenda Green Party merupakan bukti komitmen PKB dalam mendengar aspirasi masyarakat yang terdampak, sehingga sikap ini akan sampaikan kepada pemerintah provinsi maupun jalur fraksi yang ada di DPR RI. Hal ini penting agar penanganan karhutla dilakukan secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan,” imbuhnya
Pihaknya menyarankan kepada pemerintah perlu memperkuat langkah antisipasi agar kebakaran serupa tidak terus berulang.
“PKB minta pemerintah mampu melakukan deteksi dini agar karhutla tidak berulang. Walaupun ini bukan tugas pemerintah semata, tetapi kebijakan yang sifatnya antisipasi juga harus menjadi perhatian,” katanya
Lebih jauh, Mulyadi berpendapat penanganan karhutla harus mencakup tiga aspek utama, yakni pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Ketiganya perlu berjalan secara terpadu agar dampak kebakaran tidak terus berulang dan masyarakat tidak kembali menanggung kerugian yang sama setiap musim kemarau.
“Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat terdampak memperoleh perhatian yang memadai, khususnya terkait kesehatan, pemulihan lahan, dan keberlangsungan mata pencaharian. Sementara itu, kawasan yang mengalami kerusakan perlu mendapatkan langkah rehabilitasi sesuai dengan kondisi ekologis masing-masing wilayah,” ujar dia.
Mulyadi berharap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat memperkuat sinergi dalam menentukan kebijakan penanganan karhutla, termasuk memberikan perhatian khusus terhadap daerah yang masih menghadapi titik kebakaran.
Melalui agenda Green Party, PKB Kalimantan Barat menegaskan pentingnya menjadikan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.
“PKB Kalbar merasa perlu mengambil sikap politik, dan mendorong keterlibatan semua komponen, karena ini tanggung jawab bersama. Artinya perlu keseriusan dan keikutsertaan stakeholders,” tegas Mulyadi. (*/Amad)