Darurat Karhutla, Tito Minta Kepala Daerah Larang Pembakaran Lahan Tanpa Pengecualian

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan larangan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun selama masa darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah memastikan tidak ada pembakaran baru, sekaligus memperkuat pencegahan hingga tingkat desa untuk menekan risiko meluasnya kebakaran.

Tito menginstruksikan gubernur, bupati, dan wali kota berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta tokoh masyarakat untuk memastikan larangan tersebut dipatuhi. Ia menegaskan, alasan apa pun tidak boleh menjadi pembenaran untuk membakar lahan selama masa darurat.

“Rekan-rekan kepala daerah tolong berani untuk melakukan pencegahan itu bersama-sama dengan Forkopimda, TNI, Polri, semua bergerak, tokoh masyarakat, larang pembakaran baru dengan alasan apa pun di masa darurat ini,” kata Tito, dalam keteranganya, Selasa 13 Oktober.

Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan ketentuan tersebut dijalankan secara tegas, bukan sekadar disosialisasikan.

Tito meminta larangan pembakaran disampaikan kepada masyarakat hingga tingkat desa. Langkah tersebut dinilai mendesak karena kondisi kemarau meningkatkan risiko api menyebar dan sulit dikendalikan, terutama di kawasan lahan gambut.

“Sosialisasikan sampai ke tingkat desa, tidak ada yang boleh melakukan pembakaran dalam bentuk apa pun juga yang bisa membuat apalagi tidak akan terkendali di masa kemarau,” ujarnya.

Ia kembali menekankan bahwa seluruh kepala daerah harus bergerak bersama Forkopimda untuk mencegah pembakaran lahan selama masa darurat. Pengawasan di lapangan diperlukan agar tidak muncul titik api baru akibat aktivitas pembakaran yang dapat memicu karhutla lebih luas.

“Oleh karena itu saya minta seluruh kepala daerah kerja sama dengan Forkopimda, larang apa pun juga bentuk pembakaran atas nama apa pun di masa darurat seperti ini,” kata Tito.

Selain mempertegas larangan pembakaran, pemerintah juga mengintensifkan penanganan karhutla melalui upaya pembasahan lahan, khususnya di kawasan gambut. Air dialirkan dari berbagai sumber untuk mengurangi kondisi kering yang membuat lahan mudah terbakar.

Pemerintah turut menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk membantu memicu hujan. Upaya ini diharapkan menambah pasokan air sekaligus mendukung pemadaman dan pencegahan kebakaran.

Kemendagri menekankan bahwa pencegahan pembakaran lahan harus menjadi prioritas pemerintah daerah selama masa darurat karhutla. Larangan yang tegas, pengawasan hingga tingkat desa, serta koordinasi lintas sektor diharapkan dapat mencegah munculnya titik api baru dan menekan perluasan kebakaran.