Langgar Hukum Internasional dan Ganggu Jemaah Umrah

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras serangan kelompok Houthi yang menyasar Bandara Internasional di Riyadh, Arab Saudi. Serangan yang mengenai fasilitas sipil tersebut dinilai tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga membahayakan keselamatan warga sipil serta mengganggu pelaksanaan ibadah umrah umat Islam dari berbagai negara.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik yang berdampak langsung pada fasilitas publik dan masyarakat yang tidak terlibat dalam pertikaian.

“Saya sungguh sangat prihatin terhadap serangan Houthi yang menyasar fasilitas sipil. Ini tidak saja merusak fasilitas publik dan menimbulkan korban jiwa, tetapi juga sangat mengganggu umat Islam yang sedang maupun akan melaksanakan ibadah umrah,” ujar Prof. Sudarnoto dalam keterangan resminya kepada VOI pada 13 Oktober.

Pelanggaran Hukum Internasional dan Hak-Hak Sipil

Prof. Sudarnoto yang juga menjabat sebagai Presiden Asia Pacific Coalition for al-Quds and Palestine menekankan bahwa hukum internasional secara tegas melindungi fasilitas sipil dalam situasi konflik militer. Menjadikan area publik seperti bandara sebagai target serangan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional.

Menurutnya, hak-hak sipil serta keselamatan jemaah ibadah harus menjadi prioritas yang dilindungi oleh semua pihak yang terlibat konflik.

“Hak-hak sipil dalam bentuk apa pun tidak boleh dirusak, apalagi dihancurkan. Jamaah umrah harus dilindungi oleh siapa pun, dan hukum internasional jelas sekali menegaskan soal perlindungan ini,” tegasnya.

Desak Hentikan Perang dan Peace Talk

Guna mencegah memburuknya situasi geopolitik regional dan global, MUI mendesak seluruh pihak yang bertikai untuk segera menghentikan aksi saling menyerang dan membuka ruang dialog (peace talk).

Selain itu, Prof. Sudarnoto juga mengingatkan negara-negara adidaya, termasuk Amerika Serikat, agar tidak mengambil langkah atau memicu provokasi yang dapat memperkeruh suasana di kawasan Timur Tengah.

“Langkah menghentikan perang dan peace talk sangatlah penting. Kepada negara seperti Amerika, saya minta jangan ikut memanaskan situasi sehingga memperumit keadaan. Situasi global jangan lagi diperburuk supaya peradaban dunia ini tidak runtuh,” lanjutnya.

Peran Strategis Pemerintah Indonesia

Menutup keterangannya, MUI berharap Pemerintah Republik Indonesia dapat mengambil peran aktif dalam mendorong resolusi konflik di tingkat internasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia dinilai memiliki posisi diplomasi yang kuat untuk menggalang perdamaian di kawasan tersebut.

“Saya berharap Pemerintah Indonesia tidak kehilangan momentum untuk memainkan peran strategis mencari jalan resolusi konflik dan mewujudkan perdamaian dunia,” pungkas Prof. Sudarnoto.