Faksi-faksi Palestina akan Bertemu di Mesir Setelah Pemilu Ditunda

JAKARTA – Mesir mengundang para pemimpin faksi Palestina untuk bertemu di Kairo dalam upaya rekonsiliasi baru, setelah pemilihan umum legislatif yang dijadwalkan bulan depan ditunda oleh Presiden Mahmoud Abbas, demikian ungkap sejumlah sumber Hari Minggu.

Pertemuan yang diusulkan untuk pekan depan ini akan menjadi langkah terbaru dalam serangkaian upaya panjang untuk menjembatani kesenjangan antara faksi-faksi Palestina yang terpecah akibat perbedaan kebijakan, ideologi, dan arah masa depan Palestina.

Sumber-sumber tersebut mengatakan kepada The National, Khalil Al-Hayya, pemimpin politik Hamas, dan Mohammed Dahlan, yang memimpin faksi pro-reformasi di dalam Fatah – kelompok utama dalam Otoritas Palestina – termasuk di antara mereka yang diundang oleh pihak Mesir, seperti dikutip (12/10).

Sebagaimana lazimnya, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Mesir mengenai usulan pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Abbas, kepala Otoritas Palestina, mengumumkan pada Hari Sabtu, pemungutan suara akan ditunda hingga September tahun depan, waktu yang juga dijadwalkan untuk pemilihan presiden.

Sumber-sumber dari berbagai faksi mengatakan kepada The National, penundaan tersebut terutama dimaksudkan untuk mengatasi apa yang disebut sebagai “perpecahan Palestina” sebelum pemilu dilaksanakan.

Sementara itu, komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) telah menyetujui penundaan tersebut. Komite menyatakan penundaan itu disebabkan oleh kurangnya keamanan di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Pemilihan umum terakhir untuk Dewan Legislatif Palestina, atau parlemen, diadakan pada tahun 2006 dan dimenangkan oleh Hamas, yang memicu perpecahan antara kelompok tersebut dan Fatah, faksi dominan di Otoritas Palestina.

Abbas, yang juga merupakan pemimpin Fatah, tetap menjabat selama 17 tahun melampaui akhir masa jabatan aslinya.

Abbas, yang berusia 90 tahun dan sangat tidak populer, telah memerintah melalui dekret di tengah meningkatnya ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakannya serta laporan mengenai korupsi yang meluas.

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Palestinian Centre for Policy and Survey Research pada Bulan Agustus menunjukkan 79 persen dari 1.270 responden menginginkan dia untuk mundur.

Mesir telah berupaya mendamaikan faksi-faksi Palestina selama bertahun-tahun, namun belum membuahkan hasil. Upaya tersebut dipimpin oleh para pejabat badan intelijen yang selama bertahun-tahun telah menangani berbagai agenda kebijakan luar negeri utama—tugas yang secara tradisional merupakan wewenang Kementerian Luar Negeri.

Hamas menyebut penundaan itu sebagai “langkah ke arah yang tepat”, dengan alasan kondisi politik dan keamanan tidak memadai untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas. Menurut pernyataan mereka, penundaan ini “harus berujung pada dialog nasional yang serius, produktif, dan komprehensif”.

Namun, kubu pro-reformasi pimpinan Dahlan menanggapi keputusan Abbas dengan nada yang sangat berbeda. Mereka menyebut penundaan tersebut sebagai “serangan terhadap demokrasi” dan ancaman bagi generasi muda Palestina, yang kehilangan hak mereka untuk memilih wakil-wakilnya.

“Absennya pemilihan umum memperdalam krisis legitimasi dan melemahkan kekuatan internal Palestina,” demikian bunyi pernyataan mereka pada Hari Sabtu.

“Kepemimpinan (Abbas) melanggengkan korupsi fiskal, politik, dan administratif, serta menjauhkan berbagai lembaga dari jalur kepentingan nasional.”

Kelompok tersebut juga menyerukan dialog luas antar-faksi Palestina untuk membentuk “front rakyat” yang mampu memberikan tekanan.