Menkomdigi Meutya Sebut Pembangunan Pusat Data Harus Perhatian Pasokan Air

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pembangunan pusat data harus mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan komputasi serta kecukupan energi yang tersedia di lokasi sekitar.

Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara pembangunan pusat data (AI) senilai Rp3,5 triliun di kawasan Jatiluhur oleh BDX Data Centers.

Menurut Dedi, konsultan proyek dinilai terlambat menyerahkan data yang dibutuhkan untuk proses perizinan, termasuk dokumen terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Penegakan aturan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan lingkungan serta pemenuhan hak masyarakat lokal, khususnya terkait akses terhadap pasokan air bersih.

Selain itu, sejumlah masyarakat Kavling Sambau, Kecamatan Nongsa, Batam juga turut mengeluhkan air mati selama berbulan-bulan di wilayahnya. Dugaannya hal ini disebabkan karena pembangunan data center di lokasi kawasan Nongsa.

“Tentu harus dicari balancing-nya. Jadi kita tentu punya kebutuhan, kemampuan komputasi yang tentu memerlukan data center. Tapi di saat yang bersamaan, tentu kita harus melihat kecukupan energi, tidak boleh kecukupan energi terganggu untuk hal-hal lain, terutama layanan publik. Tidak boleh juga kebutuhan air terganggu,” kata Meutya saat ditemui di kantor Komdigi pada Rabu, 7 Oktober.

Ia menjelaskan, proses pertimbangan pembangunan pusat data seharusnya memerlukan koordinasi lintas sektor supaya pembangunannya tidak hanya mementingkan investasi teknologi, tetapi juga kondisi lingkungan sekitar.

Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan menurut Meutya adalah kebutuhan komputasi nasional, kualitas konektivitas, ketersediaan pasokan air, serta kecukupan energi di wilayah tersebut.

“Jadi dari konfigurnya misalnya, kebutuhan kita untuk komputasi sekarang berapa sih, pengguna internet berapa, di mana titik-titik yang konektifitasnya baik dan di situ layak dibangun data center. Jadi penuntun titiknya juga harus ditentukan. Ada ketersediaan air atau tidak di situ,” jelasnya.

Meutya menilai tren pembangunan pusat data saat ini juga dipengaruhi dinamika geopolitik global yang mendorong banyak perusahaan teknologi memperluas infrastruktur digitalnya ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak ingin pembangunan pusat data dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Penentuan lokasi menjadi faktor krusial agar pertumbuhan ekonomi digital dapat berjalan beriringan dengan perlindungan sumber daya alam dan kepentingan masyarakat.