DPRD DKI Usul Transportasi ke Kepulauan Seribu Layani Tiap 15 Menit

JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ramly Muhammad meminta rencana pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu tidak berhenti pada pergantian operator. Ia mengusulkan perjalanan dari daratan Jakarta ke Kepulauan Seribu tersedia setiap 15 menit.

Menurut Ramly, frekuensi transportasi yang rapat justru lebih penting bagi warga Kepulauan Seribu ketimbang pembangunan fisik yang tidak langsung menyentuh kebutuhan mobilitas mereka.

“Masyarakat kepulauan itu tidak usah perlu dibangun yang bagus-bagus. Sejahtera dia kalau transportasinya 15 menit sekali,” kata Ramly di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Oktober.

Usulan itu disampaikan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu ke depan dapat diserahkan kepada Transjakarta. Selama ini, layanan transportasi tersebut berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Ramly mendukung rencana tersebut, tetapi sekaligus melontarkan kritik terhadap pengelolaan transportasi yang selama ini berjalan. Ia menilai keluhan warga Kepulauan Seribu menunjukkan layanan yang ada belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ramly juga mengingatkan Pemprov DKI agar rencana peningkatan layanan transportasi ke Kepulauan Seribu tidak membuat kebutuhan warga Jakarta di daratan terabaikan. Salah satunya terkait layanan transportasi gratis yang menurut dia masih belum dinikmati seluruh warga yang berhak.

“Tapi jangan lupa juga, setelah pulau ke Kepulauan Seribu 15 menit sekali, banyak masyarakat Jakarta yang belum dapat transportasi gratis, yaitu Jaklingko. Kita setuju apa yang dilakukan DKI Jakarta, Transjakarta, untuk melayani masyarakat pinggiran. Tapi mari kita dahulukan warga Jakarta,” tutur Ramly.

Selain persoalan transportasi, Ramly menyoroti penempatan aparatur sipil negara (ASN) di Kepulauan Seribu. Ia meminta pejabat yang ditugaskan di wilayah kepulauan tidak hanya bekerja dari daratan, tetapi ikut tinggal dan berbaur dengan masyarakat.

Menurutnya, kedekatan dengan warga diperlukan agar pejabat memahami langsung persoalan yang dihadapi masyarakat Kepulauan Seribu, bukan sekadar menerima laporan dari bawahannya.

“Kita tahu bahwa semua pejabat yang ditempatkan di Kepulauan Seribu tinggal di daratan. Bagaimana dia mau tahu keluhan masyarakat kepulauan? Dia harus berbaur dengan masyarakat di sana, baru dia tahu persis keluhan rakyat Kepulauan Seribu,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ramly juga menyinggung pembangunan Kepulauan Seribu yang selama ini menurutnya belum menjadi prioritas serius. Ia meminta alasan pemangkasan dana bagi hasil tidak terus digunakan untuk menjelaskan hambatan pembangunan.

“Banyak pembangunan di Jakarta yang terhambat selalu dilarikan dengan dana bagi hasil karena terpotong. Baru terpotong kemarin, tahun 2026. Sebelum-sebelumnya tidak pernah terpotong, tapi tidak pernah serius membangun Kepulauan Seribu,” ucap Ramly.