Pigai Tak Takut Dicopot, Serahkan Evaluasi Kinerja kepada Presiden Prabowo

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan dirinya tidak takut jika sewaktu-waktu dicopot dari jabatan menteri menyusul kembali mencuatnya isu perombakan atau reshuffle kabinet.

“Tidak ada (takut, red). Kalau saya takut, untuk apa saya ke Bali? Mending tunggu, lihat-lihat handphone di Jakarta saja. Nunggu kan biasa saja,” kata Pigai di Denpasar, Bali, dikutip Antara, Sabtu, 3 Oktober.

Pigai mengatakan dirinya tidak mempersoalkan kemungkinan perubahan posisi dalam kabinet. Menurut dia, keputusan mengenai pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan, penilaian terhadap kinerja para menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk mengevaluasi pencapaian setiap anggota kabinet.

“Pigai terkenal karena kerja. Mana ada kalau orang terkenal kalau tanpa kerja, diam-diam. Yang menilai itu Presiden. Presiden yang menilai. Presiden yang memiliki kapasitas, otoritas, hak prerogatif untuk menilai KPI (Key Performance Indicator) para menteri,” ujarnya.

Menurut Pigai, evaluasi terhadap kinerja menteri semestinya didasarkan pada data dan hasil kerja, bukan survei maupun penilaian wartawan.

“Pak Prabowo itu intelektual. Intelektual itu menilai berbasis kepada data. Oleh karena itulah penilaian-penilaian itu kepada Presiden, bukan oleh survei, bukan oleh wartawan,” katanya.

Pigai mengaku tetap menjalankan tugasnya tanpa memikirkan kemungkinan dirinya diganti dalam perombakan kabinet. Ia menyerahkan sepenuhnya penilaian atas kinerjanya kepada Presiden.

“Saya kemarin datang ke sini saya tidak pernah mikir posisi saya akan berubah atau tidak, saya kerja saja. Karena saya tahu Presiden yang menilai,” kata Pigai.

Ia kembali menegaskan tidak ingin larut dalam spekulasi mengenai posisinya di kabinet. Pigai memilih tetap bekerja dan menjalankan tugasnya sebagai Menteri HAM selama masih dipercaya Presiden.