DPR Ingatkan Reshuffle Prabowo Jangan Cuma Ganti Orang, Kinerja Jadi Ukuran

JAKARTA – Perombakan Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak cukup berhenti pada pergantian pejabat. Efektivitas kerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran setelah reshuffle.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan perombakan kabinet merupakan bagian dari evaluasi dan penataan pemerintahan.

“Yang penting setelah pergantian ini adalah bagaimana pemerintahan dapat bergerak semakin efektif,” kata Dave di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 3 Oktober.

Menurut Dave, Presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam memilih pejabat yang dinilai mampu menjalankan agenda pemerintahan dan mencapai target yang sudah ditetapkan.

Namun, pekerjaan berikutnya adalah memastikan pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri dan membangun koordinasi antarlembaga.

Dave menilai konsolidasi penting agar program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur.

Ia juga meminta pejabat yang baru dilantik diberi kesempatan untuk membuktikan kinerjanya.

Menurut Dave, penilaian terhadap pejabat tidak cukup hanya melihat latar belakang atau jabatan sebelumnya. Kompetensi, integritas, kemampuan memimpin, dan hasil kerja harus menjadi ukuran.

Karena itu, ia menilai reshuffle tidak boleh sekadar menjadi pergantian orang.

Pejabat yang mendapat kepercayaan baru harus mampu menunjukkan capaian yang dapat dirasakan masyarakat.

Perubahan kali ini juga menyentuh pucuk pimpinan Polri. Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dalam rangkaian pergantian pejabat pada 1 Oktober.

Dave menilai pengalaman Suyudi di kepolisian dan Badan Narkotika Nasional menjadi bekal dalam menjalankan tugas baru.

Namun, menurut Dave, tantangan yang lebih penting adalah memperkuat profesionalitas Polri, pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Sejumlah persoalan juga menunggu, mulai dari narkotika, judi online, penyelundupan, hingga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dave mengatakan konsolidasi internal Polri dan koordinasi dengan lembaga terkait perlu diperkuat untuk menangani persoalan tersebut.

DPR, kata Dave, akan mengawal kebijakan dan program pemerintah sesuai tugas dan kewenangannya.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilannya adalah kinerja pemerintahan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” ujar Dave.