OMS Indonesia Belum Kolaps, tetapi Makin Rentan

JAKARTA – Organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia masih mampu bertahan, tetapi menghadapi tekanan yang semakin berat. Laporan Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (IKOMS) 2025 menunjukkan keberlanjutan OMS Indonesia berada pada skor 4,0 dalam skala 1-7 atau turun 0,1 poin dibandingkan 2023.

Skor tersebut menempatkan keberlanjutan OMS Indonesia dalam kategori berkembang (evolving). Namun, angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan kondisi OMS berada dalam keadaan baik.

Direktur Konsil LSM Indonesia Anick HT mengatakan mayoritas OMS saat ini berada dalam kondisi bertahan atau survival mode. Menurut dia, tekanan yang dihadapi OMS bersifat struktural, mulai dari penyempitan ruang sipil, tekanan regulasi dan penegakan hukum hingga penurunan sumber pendanaan.

“Mayoritas OMS Indonesia berada dalam mode bertahan atau survival mode,” kata Anick.

IKOMS merupakan indeks yang mengukur kesehatan dan keberlanjutan OMS melalui tujuh dimensi, yakni lingkungan hukum, kapasitas organisasi, kemampuan finansial, advokasi, penyediaan layanan, infrastruktur sektoral, dan citra publik. Konsil LSM Indonesia juga menggunakan tujuh dimensi tersebut dalam laporan CSOSI sebelumnya.

Kajian IKOMS 2025 dilakukan pada Januari-April 2026 untuk memotret kondisi OMS sepanjang 2025. Di Indonesia, kajian ini sejak 2023 dilaksanakan oleh konsorsium Konsil LSM Indonesia, Yayasan Penabulu, dan Yayasan Lokadaya.

Dua Dimensi Mengalami Kemunduran Tajam

Hasil IKOMS 2025 menunjukkan dua dimensi mengalami kemunduran paling tajam, yakni lingkungan hukum dan kemampuan finansial.

Dimensi lingkungan hukum memperoleh skor 5,1 dan berada dalam kategori keberlanjutan terhambat. Laporan mencatat adanya peningkatan kontrol administratif, pengawasan terhadap organisasi, ketidakpastian hukum, kriminalisasi, serta penggunaan gugatan atau proses hukum yang dinilai berpotensi membungkam kritik publik.

Kondisi tersebut berdampak pada kebebasan berserikat, berekspresi, berpartisipasi dalam kehidupan publik, serta kemampuan OMS menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik.

IKOMS juga menempatkan kondisi tersebut dalam konteks tekanan yang lebih luas terhadap ruang sipil di Indonesia. Laporan mengutip catatan Amnesty International mengenai 5.538 orang yang terdampak penangkapan sewenang-wenang, kekerasan, atau penggunaan gas air mata dalam demonstrasi pada Agustus 2025.

Sementara itu, laporan Komisi Pencari Fakta yang dirujuk IKOMS mencatat 6.719 orang ditangkap, termasuk warga biasa, dan 703 orang diproses hingga persidangan.

“Ruang sipil yang aman bukanlah privilege bagi organisasi masyarakat sipil. Ruang sipil yang aman adalah prasyarat agar warga dapat menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, membela kepentingan kelompok rentan, dan ikut menentukan arah pembangunan,” ujar Anick.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan, regulasi, dan penegakan hukum memperkuat kebebasan sipil, bukan menciptakan ketakutan dan ketidakpastian bagi warga maupun organisasi yang bekerja untuk kepentingan publik.

Pendanaan OMS Makin Tertekan

Tekanan besar lainnya datang dari sisi finansial. Direktur Program Yayasan Penabulu Rini Devianti Nasution mengatakan kemampuan finansial OMS mengalami penurunan hingga skor 4,8.

Panel ahli IKOMS menyebut kondisi tersebut sebagai krisis keberlanjutan finansial. Kontraksi dukungan donor internasional dinilai belum dapat digantikan secara memadai oleh filantropi domestik, dana pemerintah, CSR, donasi publik, maupun pendapatan mandiri.

Laporan memperkirakan kontribusi USAID sebelumnya mencapai sekitar 65 persen dari total pendanaan mitra pembangunan di Indonesia. Berhentinya pendanaan USAID disebut mengubah kondisi ketahanan finansial OMS secara signifikan.

Rini mengatakan tekanan pendanaan tidak hanya berdampak pada anggaran organisasi. Sejumlah OMS harus melakukan restrukturisasi, mengurangi jumlah staf, menghentikan program, mempersempit wilayah dampingan, hingga mengurangi investasi untuk tata kelola dan penguatan kapasitas jangka panjang.

Layanan OMS Ikut Menyusut

Dampak tekanan finansial juga terlihat pada kemampuan OMS menyediakan layanan. Dimensi penyediaan layanan turun menjadi skor 3,4.

Dalam diskusi panel ahli, terdapat indikasi sekitar 80 persen layanan OMS mengalami penurunan atau berhenti, terutama akibat keterbatasan sumber daya.

“Ketika pendanaan OMS menyusut, yang terdampak bukan hanya kantor atau program organisasi. Yang ikut menyusut adalah layanan kesehatan komunitas, pendampingan kelompok rentan, respons terhadap bencana, pendidikan warga, serta pengawasan terhadap kebijakan publik,” kata Rini.

Karena itu, menurut dia, Indonesia membutuhkan arsitektur pendanaan OMS yang lebih beragam, transparan, dan berkelanjutan, termasuk dukungan untuk biaya operasional inti agar OMS tidak hanya bergantung pada proyek jangka pendek.

Kesenjangan Kapasitas Organisasi

Dimensi kapasitas organisasi memperoleh skor 3,7. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara OMS nasional yang memiliki jejaring dan kapasitas administratif lebih mapan dengan OMS lokal serta organisasi berbasis komunitas.

OMS lokal menghadapi tantangan dalam mempertahankan staf, melakukan kaderisasi, memperoleh pendanaan, menguasai teknologi, menjaga keamanan digital, dan membangun jejaring kemitraan.

Karena itu, capaian OMS berukuran besar tidak dapat secara otomatis menggambarkan kondisi seluruh sektor masyarakat sipil Indonesia.

Infrastruktur Sektoral Menjadi Titik Harapan

Di tengah berbagai tekanan tersebut, terdapat satu dimensi yang mengalami perbaikan, yakni infrastruktur sektoral yang mencapai skor 3,8.

Direktur Yayasan Lokadaya Dimas Perdana mengatakan perkembangan tersebut terlihat dari menguatnya organisasi perantara regional, pusat sumber daya, skema hibah berjenjang atau regranting, serta koalisi lintas isu.

Namun, manfaat perkembangan tersebut belum terdistribusi secara merata dan masih bergantung pada pendanaan eksternal.

OMS juga terus beradaptasi melalui litigasi strategis, uji materi, amicus curiae, jejaring advokasi, serta inovasi penggalangan sumber daya.

“Temuan IKOMS menunjukkan bahwa masyarakat sipil Indonesia memiliki fondasi untuk bertransformasi, bukan hanya bertahan. Penguatan organisasi perantara, dukungan bagi OMS lokal, dan kolaborasi dengan komunitas digital serta gerakan anak muda perlu menjadi agenda bersama,” ujar Dimas.

Tiga Agenda Mendesak

Konsorsium Konsil LSM Indonesia, Yayasan Penabulu, dan Yayasan Lokadaya menyerukan tiga agenda utama untuk memperkuat keberlanjutan OMS Indonesia.

Pertama, melindungi dan memperluas ruang sipil. Kedua, membangun arsitektur pendanaan OMS yang lebih beragam, adil, dan berkelanjutan. Ketiga, memperkuat infrastruktur dukungan bagi OMS lokal.

Temuan IKOMS 2025 menunjukkan keberlanjutan OMS tidak hanya berkaitan dengan kemampuan organisasi mempertahankan operasionalnya. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan kapasitas masyarakat sipil dalam menyediakan layanan, menyuarakan kepentingan warga, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik.

Dalam laporan sebelumnya, Konsil LSM juga menempatkan penyempitan ruang sipil dan keberlanjutan pendanaan sebagai tantangan penting bagi OMS Indonesia.