Bukan Sekadar Dinonaktifkan, DPR Minta Kalapas Cibinong Dicopot Buntut Temuan Ombudsman

JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PAN Arizal Aziz meminta Kalapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto dicopot setelah adanya dugaan lapas berfasilitas mewah usai disidak Ombudsman RI. Menurut Arizal, pencopotan jabatan dilakukan agar ada efek jera.

“Pimpinan dan anggota Komisi XIII yang saya hormati. Bapak Dirjen beserta rombongan. Tadi kami sudah mendengarkan paparan apa yang Pak Dirjen sampaikan. Baik juga Kalapas. Intinya kami sangat kecewa. Bapak masih ya (belum), menyampaikan tentang kejadian yang sebenarnya,” ujar Arizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 September.

Menurut Arizal, Kalapas sebagai pimpinan adalah orang yang paling bertanggung jawab, harus segera meminta maaf dan langsung menyampaikan ingin membenahi semuanya apabila ada masalah di lapas.

“Sebelum ini terjadi Pak Dirjen, saya sudah ber-WA sama Bapak, bertelepon. Apa kata Bapak Jenderal tadi? Memang susah Bapak dihubungi. Banyaknya napi-napi yang kabur. Banyaknya di lapas itu transaksi narkoba. Banyaknya laporan ke kami tentang jual beli kamar. Itu memang, itu adanya,” katanya.

“Kalau seperti ini Bapak sebagai pimpinan, ini tidak akan bisa ya lapas di seluruh Indonesia ini untuk berbenah. Jadi dengan adanya permasalahan ini mencoreng,” sambungnya.

Arizal menilai, masalah lapas ini sudah mencoreng fungsi pengawasan DPR RI. “Pertama sekali Pak, mencoreng nama baik anggota DPR RI Komisi XIII. Kami kemitraan dari imigrasi, dari Imipas. Tidak ada fungsi kami sebagai pengawasan. Mulai dari Wamen-nya Imipas sampai sekarang. Maaf Pak Dirjen, ya. Saya menjalankan fungsi saya di sini. Saya berhak berbicara. Saya berhak memberikan apa yang terjadi yang sebenarnya,” katanya.

“Kalau hanya sebagai lapas ya, membiarkan anak buahnya, Kalapasnya ya, bekerja memimpin lapasnya seenaknya, dengan ujung-ujungnya ini, ini tidak bisa. Jadi untuk itu, pimpinan, saya tekankan kepada kita semuanya, kita sudah malu rasanya sebagai anggota DPR RI, kemitraan kita ya, membuat ya permasalahan seperti ini,” lanjut Arizal.

Oleh karena itu, Arizal mengusulkan agar kalapas atau kanwil bermasalah dicopot dari jabatannya. “Saya mengusulkan untuk Kanwil, Kalapas, dan yang berkaitan bukan hanya sekedar diberikan sanksi nonaktif. Saya mengusulkan kalau dapat dicopot supaya ada efek jeranya,” tegasnya.

“Kenapa? Karena ini adalah harga diri kita sebagai anggota DPR yang tidak mempunyai fungsi sebagai pengawasan terhadap kemitraannya,” imbuh Arizal.