Ancaman Kenaikan Permukaan Laut, Indonesia Desak Aksi Konkret Global di Sidang PBB

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa ancaman kenaikan permukaan laut merupakan isu yang sangat mendesak dan membutuhkan langkah konkret dari masyarakat internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat menghadiri High-Level Meeting to Address the Existential Threats Posed by Sea-level Rise di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (24/9).

“Setiap milimeter kenaikan permukaan laut membawa konsekuensi nyata bagi masyarakat. Ini berarti hilangnya tempat tinggal dan mata pencaharian masyarakat,” tegas Sugiono dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Tiga Solusi Utama: Pendanaan, Sains, dan Hukum Laut

Guna menghadapi dampak perubahan iklim tersebut, Menlu Sugiono mendorong tiga fokus utama aksi internasional:

Penurunan Emisi dan Dukungan Finansial

Indonesia mendesak penurunan emisi secara berkelanjutan serta meminta komitmen nyata bagi negara-negara berkembang melalui skema pendanaan iklim, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas.

Pengambilan kebijakan harus ditopang oleh data dan sains guna memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) serta memberikan perlindungan yang presisi bagi masyarakat pesisir yang paling berisiko.

Kepastian Hukum Maritim Internasional (UNCLOS 1982)

Sugiono menekankan bahwa dinamika kenaikan air laut tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum maritim. UNCLOS 1982 harus tetap menjadi kerangka hukum fundamental. Perubahan geografi akibat naiknya air laut tidak semestinya mengurangi hak serta kewajiban negara atas zona dan batas maritim yang sah.

Deklarasi Politik PBB tentang Kenaikan Air Laut

Menlu RI mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas negara agar dampak perubahan iklim tidak merusak hasil pembangunan masa lalu maupun mengancam masa depan generasi mendatang.

Pertemuan tingkat tinggi di New York tersebut menghasilkan United Nations Political Declaration on Sea Level Rise. Deklarasi ini diharapkan menjadi momentum penguat solidaritas dan kerja sama global, khususnya bagi negara-negara kepulauan dan masyarakat pesisir yang paling terdampak krisis iklim.