JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menyediakan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga pendidikan menengah. Pemerintah menyiapkan pembiayaan melalui APBN dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), termasuk untuk membayar guru non-ASN.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan arahan tersebut seusai rapat terbatas bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 September.
Menurut Mu’ti, kebijakan itu diarahkan untuk memastikan anak-anak dari seluruh lapisan ekonomi memperoleh layanan pendidikan tanpa terkendala biaya.
“Pak Presiden memberikan penekanan terhadap komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini juga dimulai dari taman kanak-kanak,” kata Mu’ti.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah mengandalkan dana BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP). Kedua program memiliki fungsi berbeda.
Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional sekolah, gaji guru non-ASN, perbaikan ringan, serta kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu, PIP diberikan kepada murid dari keluarga tidak mampu.
Mu’ti mengatakan, dana BOS telah diberikan kepada murid sekolah negeri maupun swasta. Namun, komitmen pendidikan gratis yang ditegaskan Presiden dalam rapat tersebut ditujukan bagi murid sekolah negeri.
Pembiayaan tenaga pendidik juga menjadi perhatian pemerintah. Gaji guru PNS di sekolah negeri ditanggung melalui APBN, sedangkan guru non-ASN dapat dibayar menggunakan dana BOS.
Pemerintah juga membuka kesempatan bagi guru non-ASN untuk mengikuti seleksi PNS atau PPPK. Mereka yang tidak lulus tetap dapat mengajar dengan status non-ASN dan menerima gaji melalui dana BOS.
Selain pembiayaan sekolah, Prabowo meminta peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan. Mu’ti mengatakan, kebutuhan anggaran pelatihan tersebut akan diupayakan melalui APBN.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+