TNI Perlu Diperkuat, 514 Kabupaten Tak Bisa Tanpa Kehadiran Pertahanan

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan penambahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan agar sistem pertahanan dan keamanan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar membuat kehadiran unsur pertahanan dinilai perlu diperkuat secara merata hingga ke daerah.

Prabowo menyoroti kondisi Indonesia yang memiliki 514 kabupaten dengan wilayah yang relatif luas. Menurut dia, jumlah tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan satuan TNI jika kehadiran pertahanan hanya mengandalkan jumlah batalion yang ada saat ini.

“Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar,” ujar Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu 16 September.

Ia kemudian menggambarkan kondisi apabila setiap kabupaten membutuhkan sedikitnya satu batalion untuk memperkuat kehadiran pertahanan. Dengan jumlah batalion yang tersedia, masih terdapat lebih dari 360 kabupaten yang belum memiliki kehadiran satuan TNI.

Menurut Prabowo, keterbatasan kehadiran aparat di sejumlah wilayah juga berkaitan dengan pengawasan terhadap sumber daya alam. Wilayah yang luas membutuhkan kemampuan pengawasan yang memadai untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal.

“Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar,” ungkapnya.

Prabowo juga menyinggung keberadaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung yang menurutnya dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penindakan.

Selain persoalan sebaran satuan, Prabowo menyoroti kapasitas anggaran pertahanan Indonesia. Ia mengatakan belanja pertahanan Indonesia masih berada di bawah 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), meskipun pemerintah telah meningkatkan alokasinya.

“Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita,” tegas Prabowo.

Menurut dia, belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade berada di kisaran 0,9 persen dari PDB. Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan lebih dari 3 persen PDB.

Prabowo menegaskan penguatan TNI tidak semata-mata ditujukan untuk menambah jumlah personel, tetapi untuk membangun sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

“Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat,” pungkasnya.