
JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Bank Jakarta menyasar lebih dari 200 petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir untuk mendapatkan akses pembiayaan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sosialisasi program FLPP tersebut digelar di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dengan dihadiri lebih dari 200 petugas PJLP. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya pekerja layanan publik di Jakarta.
Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryato Widodo mengatakan, penyaluran FLPP kepada kelompok PJLP telah berjalan dan masih memiliki ruang untuk diperluas. Hingga 2026, Bank Jakarta telah menyalurkan FLPP kepada 88 debitur yang merupakan petugas kebersihan dan pemeliharaan fasilitas umum (PPSU) atau yang dikenal sebagai Pasukan Orange di wilayah Jakarta.
“Angka 88 ini merupakan starting point. Pendekatan ke depannya akan kami lakukan perubahan dari individual berbasis ekosistem. Kami bergerak proaktif dengan melakukan screening dan mapping,” ujar Agus dalam sambutannya di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Selasa, 15 September.
Menurut Agus, Bank Jakarta siap menjadikan FLPP sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan yang dibangun bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Dengan pendekatan tersebut, akses pembiayaan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pekerja yang membutuhkan hunian terjangkau.
Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo yang turut hadir menyambut baik sosialisasi tersebut. Menurutnya, tantangan kepemilikan hunian di Jakarta semakin besar seiring kenaikan harga rumah sehingga fasilitas pembiayaan bersubsidi menjadi penting bagi masyarakat.
“Semoga upaya kami bersama ini bisa terealisasi tidak terlalu lama. Dengan Program Tiga Juta Rumah, maka targetnya 2029 seluruh PJLP sudah dapat memiliki rumah sendiri,” ujar Syafrin.
Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah Kota Jakarta Selatan telah memberikan instruksi serta menyiapkan dukungan melalui posko kepengurusan rumah subsidi di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya terus mendukung perbankan sebagai mitra dalam memperluas akses pembiayaan perumahan.
“Kami berkomitmen bersama untuk membantu prosesnya. Kami harapkan bank dapat membuka peluang bagi para calon debitur lebih lebar, seperti dengan kemudahan yang diberikan pemerintah melalui relaksasi SLIK OJK,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Heru berinteraksi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melalui sambungan video call.
Maruarar atau yang akrab disapa Ara kemudian menyapa seluruh peserta yang hadir. Dia mengatakan dirinya berencana menanggung biaya uang muka atau down payment (DP) pembelian rumah subsidi bagi peserta yang memenuhi syarat dan ketentuan.
“Oke, jadi semua yang mau beli rumah subsidi selama memenuhi syarat DP-nya saya bayarin pakai uang pribadi. Oke, kalau 200 orang, ya, yang memenuhi syarat saya bayarin 200. Semoga bisa bermanfaat,” kata Ara.
Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari para peserta.
Menurut Heru, pemerintah saat ini memberikan perhatian terhadap upaya agar MBR dapat memiliki hunian yang layak. Hal tersebut, kata dia, ditunjukkan melalui berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah.
Kemudahan tersebut antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), suku bunga tetap 5 persen hingga lunas, serta pembebasan biaya pungutan untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Itu arahan dari Pak Presiden supaya semakin banyak rakyat kecil yang berpenghasilan rendah bisa mengakses, bisa menjangkau KPR subsidi ini,” pungkasnya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
