Serangan Siber Sasar Sistem Pajak Prancis, 678.000 Pengguna Terdampak

JAKARTA — Kejaksaan Paris membuka penyelidikan terkait serangan siber terhadap platform administrasi pajak Prancis yang berdampak terhadap sekitar 678.000 pengguna, baik individu maupun perusahaan.

Dilansir Anadolu, Minggu 16 Agustus, penyelidikan tersebut dilakukan Kantor Pemberantasan Kejahatan Siber Prancis atau French Anti-Cybercrime Office (Ofac), berdasarkan laporan penyiar BFMTV.

Penyelidikan mencakup dugaan pengambilan data secara ilegal yang tersimpan dalam sistem pemrosesan data pribadi otomatis milik negara.

Selain itu, penyidik mendalami dugaan akses ilegal dan keberadaan tanpa izin di dalam sistem pemrosesan data otomatis yang dilakukan secara terorganisasi. Kasus tersebut juga mencakup dugaan keterlibatan dalam kelompok kriminal yang dibentuk untuk mempersiapkan tindak pidana yang dapat diancam hukuman penjara sedikitnya lima tahun.

Administrasi pajak Prancis mengatakan serangan tersebut memungkinkan peretas mengakses informasi mengenai wajib pajak dan perusahaan. Otoritas menyebut serangan kali ini lebih canggih dibandingkan serangan siber sebelumnya.

Direktur Jenderal Keuangan Publik Prancis Amélie Verdier mengatakan data pribadi yang berhasil diakses antara lain nama, informasi family quotient atau faktor yang digunakan dalam perhitungan pajak berdasarkan kondisi keluarga, pendapatan pajak referensi, serta tarif pemotongan pajak.

Meski demikian, otoritas pajak menegaskan data yang dicuri tidak dapat digunakan untuk mengakses akun aman pengguna di situs resmi administrasi pajak Prancis, impots.gouv.fr.

Pengguna yang terdampak diperkirakan mulai dihubungi pada pekan depan. Mereka akan menerima pemberitahuan mengenai potensi risiko pencurian identitas sebagai dampak dari kebocoran data tersebut.

Sementara itu, data perusahaan yang dicuri dinilai memiliki tingkat sensitivitas lebih rendah. Informasi tersebut meliputi nomor identifikasi perusahaan serta alamat perusahaan dan perwakilannya.

Pemerintah Prancis kini terus melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku serta memastikan sejauh mana data yang tersimpan dalam sistem administrasi pajak telah diakses atau diambil.