JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk pertama kalinya menggelar rapat koordinasi rutin dengan mengundang Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Pertemuan yang berlangsung tersebut menjadi momen perdana keterlibatan Danantara dalam forum koordinasi KSSK.
Adapun selama ini, rapat koordinasi KSSK hanya dihadiri oleh empat anggota tetap, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani dan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria diundang menghadiri rapat tersebut berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Barusan kami selesai melakukan rapat koordinasi KSSK, atas arahan Bapak Presiden kami mengundang Danantara juga Pak Rosan dan Pak Dony hadir dalam rapat pada sore hari ini,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa, 28 Juli.
Meski demikian, Purbaya belum bersedia mengungkapkan hasil rapat dan seluruh keputusan rapat akan diumumkan pada Senin mendatang.
Di sisi lain, ia hanya menyampaikan bahwa jalannya rapat berlangsung dinamis dan seluruh peserta, termasuk regulator yang tergabung dalam KSSK, sepakat untuk memperkuat koordinasi agar setiap kebijakan yang diterbitkan di sektor ekonomi saling selaras.
“Saya ceritakan rapat, berlangsung, amat dinamis semua setuju dengan koordinasi lebih erat dan memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan di seluruh sektor ekonomi kita selaras dan akan bisa menciptakan sistem ekonomi yang lebih baik ke depan,” bebernya.
Menurutnya, kehadiran Danantara dalam rapat tersebut semata-mata sebagai pihak yang memberikan masukan dari perspektif pelaku usaha lantaran KSSK ingin memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dunia bisnis sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran.
“Biasanya rapat antarregulator saja, kadang-kadang kami ingin mendengar masukan langsung dari pelaku bisnis yang mengelola bisnis. Danantara memberi masukan yang positif pada rapat sore hari ini, artinya, kami bisa dapat informasi yang lebih agar memastikan bahwa kebijakan kami tepat sasaran” katanya.
Purbaya juga menegaskan bahwa keikutsertaan Danantara tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Dia menjelaskan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memberikan ruang bagi KSSK untuk mengundang lembaga atau pihak lain dalam rapat koordinasi.
“Di di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK.” imbuhnya.
Meski hadir dalam rapat, Purbaya memastikan Danantara tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan lantaran perannya hanya sebatas memberikan pandangan dan informasi yang dapat memperkaya perspektif regulator.
“Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat posisi yang terjadi seperti apa,” tuturnya.
Dia menambahkan, apabila KSSK membahas kebijakan yang bersifat sangat strategi, Danantara tidak akan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
“Kebijakan kalau penting banget ga akan ikut. dalam mengambil keputusan dia akan keluar kalau hal penting sekali yang berhubungan dengan bisnis, tapi kalau yang umum-umum sekarang masih umum ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan-keputusan yang kita ambil,” katanya.
Lebih lanjut, Purbaya menilai, masukan dari Danantara memberikan nilai tambah bagi KSSK karena membantu regulator memahami kondisi nyata dunia usaha.
Menurutnya, regulator selama ini lebih banyak mengandalkan data sehingga terkadang terdapat perbedaan dalam menerjemahkan kondisi di lapangan
“Kalau kita kan regulator biasa di belakang melihat data-data aja. kadang-kadang menterjemahkan datanya agak meleset sedikit jadi Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan,” ujarnya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+