FWK Minta Prabowo Hentikan Pernyataan yang Dinilai Lemahkan Semangat Masyarakat

JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan atau FWK meminta Presiden Prabowo Subianto memperbaiki komunikasi publik dan menghindari pernyataan yang dinilai dapat melemahkan semangat masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

Imbauan itu muncul dalam diskusi rutin FWK di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026. Forum tersebut diikuti sejumlah pemimpin redaksi dan wartawan senior.

Salah satu pencetus FWK, Hendry Ch Bangun, mengatakan pernyataan presiden seharusnya membangun keyakinan masyarakat terhadap negara.

“Kita berharap dan mengimbau Presiden agar mengeluarkan pernyataan yang membangun semangat berkebangsaan dan bernegara. Jangan lagi menyatakan sesuatu yang melemahkan semangat masyarakat yang sedang berada dalam masa sulit ini,” kata Hendry.

Menurut Hendry, lemahnya komunikasi publik membuat pernyataan pejabat mudah memicu perdebatan. Kritik tidak hanya datang dari pengamat dan kalangan intelektual, tetapi juga masyarakat umum.

FWK menyoroti ucapan Prabowo pada 26 Mei 2026 bahwa masyarakat desa “tidak memakai dolar” sehingga kondisi pangan dan energi Indonesia masih aman. Pernyataan itu dipersoalkan karena perubahan nilai tukar dinilai tetap dapat memengaruhi biaya produksi, termasuk bagi petani dan nelayan.

Forum tersebut juga membahas pernyataan Prabowo dalam peletakan batu pertama 13 proyek hilirisasi nasional di Cilacap pada 29 April 2026. Saat itu, Prabowo meminta pihak yang pesimistis dan mengusung narasi “Indonesia Gelap” pindah ke Yaman.

Hendry menilai pemerintah perlu lebih cermat menyampaikan pesan, termasuk saat berbicara mengenai investasi asing.

“Begitu seriusnya kita mencari investor asing untuk masuk ke Indonesia, tetapi ketika mereka mau masuk disebut mencuri kekayaan. Bisa jadi mereka malah enggan meneruskan niat,” ujarnya.

FWK turut menyoroti pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN di tengah berbagai persoalan Program Makan Bergizi Gratis.

Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane menilai pergantian pimpinan dalam waktu singkat menunjukkan lemahnya persiapan dan perencanaan pemerintah.

“Nanik belum dua bulan menjabat lalu mengundurkan diri. Secepat dan semudah itu, seolah membalikkan telapak tangan,” kata Raja.

Menurut Raja, proses pemilihan pimpinan lembaga harus melalui penilaian yang ketat karena BGN mengelola program besar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Anggota FWK M. Nasir meminta pejabat pemerintah menyampaikan kondisi negara berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar janji.

“Dalam kondisi ekonomi yang cukup berat, pejabat pemerintah harus bicara fakta. Jangan menyampaikan angin surga tanpa bisa dilaksanakan. Rakyat butuh kepastian,” ujarnya.

Nasir menilai narasi optimistis tetap diperlukan, tetapi harus ditopang fakta agar masyarakat memahami arah dan kebijakan pemerintah.