MBG Belum Sempurna, Tapi Jangan Langsung Divonis Gagal

JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai kritik yang muncul, Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa Tommy Kurniawan menilai program tersebut masih membutuhkan waktu untuk berbenah dan tidak seharusnya langsung dianggap gagal.

Menurut Tommy, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis hingga Sekolah Rakyat, merupakan bagian dari strategi pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Program-program prioritas pemerintah perlu dilihat secara objektif dan berimbang. Khusus untuk MBG, manfaatnya sudah dirasakan masyarakat dan tujuan program ini sangat baik,” kata Tommy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 19 Juni.

Politikus yang akrab disapa Tomkur itu mengatakan Garda Bangsa berkepentingan mengawal keberhasilan MBG karena dampaknya langsung dirasakan keluarga berpenghasilan rendah.

Ia mencontohkan banyak keluarga petani, pedagang keliling, buruh bangunan, hingga pekerja sektor informal yang terbantu karena kebutuhan gizi anak-anak mereka mulai terpenuhi.

Namun Tommy mengakui pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Menurut Tomkur, hal itu wajar mengingat MBG masih berada pada tahap awal implementasi.

Ia menilai pengalaman sejumlah negara menunjukkan program pemenuhan gizi berskala nasional hampir selalu menghadapi tantangan pada masa awal.

Tommy mencontohkan Jepang yang pernah menghadapi masalah darurat pangan dan kasus keracunan massal sebelum sistem makan sekolahnya berkembang menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Finlandia juga sempat menghadapi penolakan akibat persoalan anggaran. Sementara India pernah diguncang kasus keracunan makanan dan penyalahgunaan dana dalam program Mid-Day Meal Scheme yang menjangkau lebih dari 118 juta anak.

Inggris pun mengalami persoalan kualitas makanan sekolah pada awal 2000-an sebelum melakukan reformasi besar-besaran dan menerapkan standar gizi yang lebih ketat.

“Dari berbagai negara itu terlihat bahwa hampir semua program serupa menghadapi masalah pada tahap awal. Yang membedakan adalah bagaimana perbaikannya dilakukan secara konsisten,” ujarnya.

Tommy menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi dan harus dihormati. Namun ia berharap kritik tidak berhenti pada kecaman atau upaya menciptakan kegaduhan.

“Kritik itu penting. Justru kritik yang baik menjadi masukan untuk memperbaiki tata kelola. Tetapi akan lebih baik jika disertai solusi agar program bisa berjalan lebih tepat sasaran,” katanya.

Menurut Tomkur, keberhasilan program-program pembangunan membutuhkan dukungan dan pengawasan bersama agar tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat tercapai.