JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai ada sesuatu yang perlahan membatu dalam perjalanan ekonomi Indonesia selama lebih dari dua dasawarsa terakhir, yakni terlalu lama belajar menerima paradoks sebagai kewajaran.
“Kita melihat gunung-gunung dibabat dan berubah menjadi danau raksasa, kapal-kapal mengangkut mineral keluar negeri, jutaan hektare tanah menghasilkan kekayaan, angka pertumbuhan diumumkan setiap tahun, gedung-gedung menjulang di kota besar, tetapi pada saat yang sama kita juga melihat petani menjual gabah dengan cemas, nelayan pulang dengan solar mahal, anak-anak muda desa meninggalkan kampung karena pekerjaan tak tersedia, dan kelas menengah hidup dalam ketakutan diam-diam terhadap biaya pendidikan, kesehatan, serta masa depan yang makin mahal,” ujar Azis Subekti dalam keterangannya, Senin, 25 Mei.
Selama 22 tahun terakhir, menurut Azis, ekonomi Indonesia memang bergerak. Tetapi dalam banyak hal, ia bergerak seperti mesin besar yang terlalu lama diarahkan untuk menjaga stabilitas, bukan keberanian mengubah struktur.
“Kita membangun jalan, tetapi terlalu lambat membangun kedaulatan industri. Kita mengekspor kekayaan alam, tetapi terlalu lama mengimpor nilai tambah. Kita memuji investasi, tetapi sering lupa bertanya: setelah tambang habis, apa yang tersisa bagi rakyat sekitar?,” kata legislator Gerindra dari Dapil Jawa Tengah itu.
Di banyak daerah, kata Azis, ironi itu terasa sangat nyata. Tanah yang kaya justru melahirkan masyarakat yang miskin, daerah penghasil batu bara tetap memiliki sekolah rusak, kawasan tambang strategis masih menyisakan desa dengan air keruh dan jalan berlubang, sawit tumbuh luas, tetapi buruhnya hidup pas-pasan, negeri maritim terbesar di dunia masih membuat nelayannya bertarung dengan pasar brutal dan harga yang tidak adil.
“Dan yang paling menyakitkan: semua itu terlalu lama dianggap normal. Kita seperti bangsa yang perlahan terbiasa melihat kekayaan mengalir keluar, sementara rakyat hanya menerima sisa-sisa manfaatnya. Seolah hak rakyat hanyalah bersabar sambil mendengar janji bahwa pertumbuhan suatu hari nanti akan menetes ke bawah. Tetapi sejarah membuktikan, tidak semua pertumbuhan otomatis melahirkan keadilan,” ungkapnya.
“Warisan itulah yang diterima Prabowo Subianto. Bukan sekadar APBN. Bukan hanya utang negara. Bukan hanya defisit fiskal. Yang diwarisi adalah sebuah kultur ekonomi: cara berpikir negara, cara birokrasi bekerja, cara elit membaca pembangunan, dan cara kekayaan nasional didistribusikan,” sambung anggota Komisi II DPR ini.
Azis mengatakan, selama dua dasawarsa lebih, ekonomi Indonesia tumbuh dalam pola yang cenderung sama: sumber daya diekstraksi, investasi diperbesar, konsumsi dijaga, impor bahan pangan dibiarkan menopang kebutuhan domestik, lalu negara sibuk memastikan stabilitas agar mesin tetap berjalan. Menurutnya, model ini tidak sepenuhnya salah, ia berhasil menjaga Indonesia tetap berdiri ketika banyak negara runtuh diterpa krisis global.
Tetapi lama-kelamaan, kata dia, bangsa ini mulai menyadari sesuatu, yaitu stabilitas ternyata tidak cukup untuk mengurai ketimpangan dalam pemanfaatan ekonomi. Sebab rakyat tidak hidup dari angka pertumbuhan semata, mereka hidup dari rasa keadilan.
“Apa arti negeri kaya nikel bila anak muda di sekitar tambang tetap sulit bekerja layak? Apa arti surplus komoditas bila petani takut harga panen jatuh? Apa arti pertumbuhan ekonomi bila rumah-rumah kecil di desa masih merasa masa depan anaknya harus dicari jauh dari tanah kelahirannya sendiri? Di titik inilah arah baru mulai mendapatkan konteks sejarahnya,” katanya.
“Keberanian Prabowo bukan semata ingin merubah program pembangunan. Yang sedang dicoba disentuh adalah fondasi psikologis dan struktur lama ekonomi Indonesia: keyakinan bangsa ini tidak boleh terus hidup sebagai pemasok bahan mentah dunia sambil rakyatnya menanggung biaya sosial yang panjang,” lanjutnya.
Karena itu, Azis menilai, ketika pemerintah mulai berbicara dan fokus bekerja mewujudkan hilirisasi, swasembada pangan, makan bergizi gratis, industrialisasi nasional, koperasi desa, penguatan pertahanan ekonomi, dan keberpihakan pada produksi dalam negeri, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar kebijakan teknokratis. Namun yang sedang dipertaruhkan adalah perubahan cara pandang negara terhadap rakyatnya sendiri.
“Bahwa rakyat kecil tidak boleh lagi diposisikan hanya sebagai objek statistik pertumbuhan. Bahwa petani bukan sekadar angka produksi pangan. Bahwa desa bukan sekadar lokasi bantuan sosial. Bahwa anak-anak miskin bukan sekadar penerima belas kasihan negara, melainkan manusia yang harus dipastikan tumbuh sehat, cerdas, dan kuat agar bangsa ini tidak terus mewariskan ketimpangan lintas generasi,” katanya.
“Tentu arah ini tidak mudah. Setiap perubahan besar selalu dibayangi dan diusik oleh keraguan, sinisme, bahkan perlawanan. Sebab selama puluhan tahun terlalu banyak kepentingan tumbuh nyaman di atas pola lama. Selalu ada kelompok yang lebih senang Indonesia tetap menjadi pasar besar dan pemasok bahan mentah ketimbang menjadi negara industri kuat yang berdiri di atas kakinya sendiri. Tetapi sejarah bangsa-bangsa besar selalu berubah ketika mereka berhenti berdamai dengan paradoks,” tambahnya.
Azis pun mencontohkan, Korea Selatan berubah ketika sadar mereka tidak mungkin selamanya menjadi bangsa miskin pascaperang. Tiongkok berubah ketika sadar rakyatnya tidak boleh terus hidup dalam kelaparan massal. Dan Indonesia hari ini mulai sampai pada kesadaran serupa: bahwa tidak masuk akal negeri sekaya ini terus membiarkan rakyatnya hidup dalam kecemasan ekonomi dari generasi ke generasi.
“Maka inti perubahan arah ekonomi hari ini sebenarnya sederhana, tetapi mendasar: kekayaan nasional harus kembali terasa sebagai milik rakyat Indonesia sendiri. Jika tambang dibuka, rakyat harus naik kelas. Jika industri tumbuh, tenaga kerja lokal harus kuat. Jika negara membangun, desa harus hidup. Jika ekonomi tumbuh, keluarga kecil harus ikut bernapas lebih lega. Sebab tujuan akhirnya, ukuran keberhasilan negara bukan hanya cadangan devisa, indeks saham, atau tepuk tangan pasar global,” katanya.
“Ukuran paling menenangkan adalah pertanyaan sederhana ini: Apakah rakyat merasa hidupnya lebih bermartabat di tanah airnya sendiri? Jika jawabannya belum, maka memang saatnya arah sejarah diluruskan,” tutup Azis Subekti.