JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Palestina Majed Abu Ramadan bersama tim tanggap darurat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengadakan serangkaian pertemuan pekan lalu untuk merespons kondisi parahnya perlengkapan medis dan kurangnya obat-obatan.
Unit tanggap darurat, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Kesehatan Palestina Wael Al-Sheikh, sedang bergulat dengan memburuknya krisis keuangan sektor kesehatan.
Mengutip WAFA, Minggu 24 Mei, unit tanggap darurat tersebut meliputi Direktorat Jenderal Farmasi Palestina, Direktorat Jenderal Urusan Keuangan, Direktorat Jenderal Gudang Pusat, dan Direktorat Jenderal Rumah Sakit.
Menurut pernyataan resmi dari Kemenkes Palestina, krisis keuangan telah memengaruhi semua bidang sistem kesehatan di wilayah Tepi Barat.
Dampak krisis dirasakan di seluruh rumah sakit milik Pemerintah Palestina, swasta, dan organisasi nonpemerintah (LSM). Sementara pemasok obat-obatan dan perlengkapan medis komersial mengalami kombinasi piutang yang menumpuk dan pembayaran tidak teratur.
Kemenkes Palestina memperingatkan bahwa ratusan obat-obatan dan perlengkapan medis penting telah mencapai tingkat kritis parah.
Kekurangan itu meliputi obat-obatan penyelamat jiwa, obat-obatan kanker, dan obat-obatan dialisis. Kemenkes tersebut menilai kondisi ini menimbulkan ancaman langsung terhadap layanan kesehatan di Palestina di tengah kekangan dan tingginya ancaman dari agresi militer Israel.
Kemenkes menyatakan bahwa tim krisis telah bekerja sepanjang waktu untuk memantau stok obat-obatan, menyiapkan penilaian komprehensif tentang kebutuhan dan risiko mendesak, dan mengembangkan solusi darurat untuk memastikan kelanjutan layanan medis.
Kemenkes Palestina juga memperingatkan bahwa krisis, yang diperburuk oleh pengurangan jam kerja dan aksi mogok, memperburuk tekanan pada sektor kesehatan dan mengancam kelanjutan penyediaan perawatan medis penting.
Kemenkes Palestina menyerukan kepada komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan serta hak asasi manusia untuk segera turun tangan guna memastikan masuknya obat-obatan dan perlengkapan medis, serta mencegah runtuhnya sistem kesehatan di Tepi Barat.
Menurut Kemenkes Palestina, menargetkan sumber daya keuangan rakyat Palestina merupakan hukuman kolektif yang melanggar hak mendasar atas perawatan dan kehidupan.
Kementerian menambahkan bahwa penahanan dana yang terus-menerus terhadap rakyat Palestina mengancam nyawa warga yang membutuhkan perawatan dan pasien di rumah sakit.