JAKARTA — Asosiasi Pemasok Energi, Batubara, dan Mineral Indonesia (Aspebindo) memberikan apresiasi tinggi terhadap arah besar kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 di DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Ketua Umum Aspebindo, Anggawira, menilai bahwa komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat pengelolaan tambang dan mendorong ekspor mineral secara terstruktur melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan semangat kuat dalam menegakkan kedaulatan ekonomi nasional.
“Semangat pemerintah sangat bisa dipahami. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat posisi tawar (bargaining position) Indonesia di pasar global, serta memastikan kekayaan alam kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” ujar Anggawira saat dihubungi VOI, Kamis 21 Mei.
Menurut Anggawira, ada tiga poin positif utama dalam pidato Presiden yang patut didukung oleh dunia usaha:
- Penguatan Tata Kelola Komoditas: Keinginan kuat pemerintah untuk mengakhiri ketergantungan pada ekspor bahan mentah (raw material) yang selama ini minim memberikan dampak pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi domestik.
- BUMN sebagai Agregator Global: Menjadikan BUMN sebagai strategic trading house dinilai berpotensi mendongkrak daya tawar Indonesia untuk komoditas strategis, mulai dari batu bara, nikel, bauksit, tembaga, hingga mineral kritis pendukung ekosistem kendaraan listrik (EV).
- Mendorong Industrialisasi Nyata: Kebijakan ini diyakini mampu menyelaraskan hilirisasi agar tidak sekadar menghasilkan angka ekspor yang besar, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, transfer teknologi, dan penguatan manufaktur nasional.
Kendati mendukung penuh visi besar tersebut, Aspebindo mengingatkan bahwa tantangan utama terletak pada level eksekusi. Anggawira menekankan pentingnya menerjemahkan visi kedaulatan ini menjadi kebijakan yang tetap efisien dan ramah pasar (market-friendly).
“Dunia usaha menyambut baik komitmen ini. Namun dari perspektif pelaku industri energi dan pertambangan, implementasinya nanti harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan tidak boleh menimbulkan ketidakpastian baru yang bisa menahan laju investasi,” pungkasnya.