JAKARTA — Tokoh muda Nahdlatul Ulama, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, mengingatkan pentingnya menjaga independensi Nahdlatul Ulama menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Ia menilai munculnya isu campur tangan kekuasaan dalam dinamika suksesi kepemimpinan PBNU dapat mencederai marwah organisasi ulama terbesar di Indonesia tersebut.
Menurut Gus Lilur, menjelang Muktamar ke-35 suasana politik internal NU mulai menghangat dengan munculnya berbagai poros dan manuver politik. Namun, ia menyoroti adanya pembicaraan mengenai figur-figur yang dianggap mendapat restu penguasa atau dekat dengan lingkaran kekuasaan negara.
“Kita mulai mendengar percakapan tentang siapa yang direstui penguasa, siapa yang dekat dengan presiden, siapa yang mendapat dukungan jaringan negara. Seolah-olah Muktamar NU hanya bisa selesai jika ada lampu hijau dari negara,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa 20 Mei.
Ia menegaskan cara pandang seperti itu tidak hanya keliru, tetapi juga menyakitkan secara historis bagi warga nahdliyin. Sebab, kata dia, NU bukan organisasi yang lahir dari kekuasaan negara, melainkan bagian penting dari sejarah berdirinya Republik Indonesia.
“NU bukan ormas biasa yang bisa diperlakukan sebagai alat politik kekuasaan. Republik ini berdiri juga karena jasa para ulama dan kiai NU,” ujarnya.
Gus Lilur mengingatkan hubungan historis antara Presiden pertama RI Soekarno dengan pendiri NU KH Hasyim Asy’ari menunjukkan besarnya penghormatan negara kepada ulama. Dalam sejarah, kata dia, para pemimpin republik justru datang meminta pandangan kepada para kiai.
“Yang datang kepada kiai adalah presiden. Bukan kiai yang datang meminta restu kepada presiden. Di situ ada adab dan penghormatan sejarah,” katanya.
Ia juga menyinggung peran besar Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dikeluarkan ulama NU dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajahan kembali oleh Belanda. Menurutnya, resolusi tersebut menjadi tonggak penting yang menggerakkan santri dan rakyat untuk mempertahankan republik.
“Pesantren menjadi pusat perjuangan. Santri turun ke medan perang. Tetapi setelah republik berdiri, para kiai tidak berebut kekuasaan. Mereka kembali ke pesantren dan membina umat,” ucapnya.
Karena itu, Gus Lilur mengaku prihatin apabila terdapat upaya campur tangan kekuasaan dalam proses suksesi kepemimpinan NU, baik melalui pengondisian dukungan politik, penggunaan jaringan birokrasi, maupun upaya memengaruhi arah Muktamar.
“Ini bukan sekadar soal politik biasa. Ini soal martabat sejarah dan kehormatan organisasi,” tegasnya.
Meski demikian, Gus Lilur menyatakan dirinya percaya Presiden Prabowo Subianto memahami posisi NU sebagai kekuatan moral bangsa dan tidak akan mencampuri dinamika internal organisasi tersebut.
“Saya percaya Presiden Prabowo adalah seorang negarawan. Menghormati NU bukan berarti mengendalikan NU, tetapi membiarkan warga nahdliyin menentukan jalannya sendiri,” katanya.
Ia juga mengutip pandangan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang mengingatkan agar organisasi keagamaan tidak terlalu dekat dengan kekuasaan karena berpotensi kehilangan daya kritis dan otoritas moralnya.
Menurut Gus Lilur, Muktamar NU ke-35 bukan sekadar forum memilih Ketua Umum PBNU dan Rais Aam, tetapi juga menjadi ujian bagi kemandirian organisasi dalam menjaga marwahnya sebagai penjaga moral bangsa.
“Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kursi kepemimpinan PBNU, tetapi marwah NU sebagai kekuatan moral bangsa,” pungkasnya.