JAKARTA – ASEAN mulai membaca sinyal baru dari Myanmar setelah pemilu dan terbentuknya pemerintahan baru di negara itu. Indonesia menilai pembebasan ribuan tahanan politik dan perubahan status tahanan Aung San Suu Kyi menjadi perkembangan yang perlu diperhatikan, meski krisis Myanmar dinilai belum selesai.
Isu Myanmar menjadi salah satu pembahasan penting dalam sesi retreat KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan sejak awal Indonesia menekankan pemilu di Myanmar harus berlangsung inklusif dan mampu membuka jalan menuju perdamaian.
Menurut Sugiono, ASEAN juga tetap berpegang pada five-point consensus sebagai dasar penyelesaian krisis Myanmar.
“Pemilu yang berlangsung harus inklusif, mampu men-address masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian,” kata Sugiono di Cebu, Filipina, Sabtu, 9 Mei.
Setelah pemerintahan baru Myanmar terbentuk, ASEAN mulai melihat beberapa langkah yang dinilai positif. Salah satunya pembebasan lebih dari 6.000 tahanan politik oleh pemerintah baru Myanmar.
Selain itu, perubahan status tahanan terhadap Aung San Suu Kyi juga menjadi perhatian negara-negara ASEAN.
“Saya kira ini merupakan satu progres dalam rangka memenuhi five-point consensus,” ujar Sugiono.
Meski demikian, ASEAN belum menganggap persoalan Myanmar selesai. Dalam pertemuan di Cebu, negara-negara anggota membahas langkah-langkah terukur untuk merespons perkembangan terbaru di negara tersebut.
Sugiono mengatakan ASEAN sepakat Myanmar tidak boleh dibiarkan menghadapi krisisnya sendiri tanpa keterlibatan kawasan.
“Negara-negara anggota harus terus memberikan perhatian dan terus men-engage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi di negaranya,” katanya.
Krisis Myanmar selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu ujian terbesar ASEAN. Karena itu, perkembangan politik terbaru di negara tersebut mulai dipantau lebih serius oleh negara-negara kawasan.