Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran Hanya 50,1 Persen

JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya mencapai separuh warga dalam hasil survei Arawicaksa Institute.

Jajak pendapat mencatat, hanya 50,1 persen responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintah, sementara 44,8 persen lainnya menyatakan tidak puas.

Dari total responden yang puas, hanya 3,3 persen menyatakan sangat puas. Sebaliknya, 6,1 persen responden mengaku sangat tidak puas. Adapun 5,1 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, menilai tipisnya selisih antara warga yang puas dan tidak puas menunjukkan pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo-Gibran masih besar. Terlebih, persoalan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja masih menjadi keluhan utama masyarakat.

“Hanya separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, di tengah banyaknya pekerjaan rumah yang harus diatasi,” kata Rudi dalam keterangannya, Selasa, 13 Oktober.

Menurut Rudi, tingkat kepuasan yang belum tinggi pada awal pemerintahan bukan fenomena yang luar biasa. Ia membandingkannya dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama yang juga pernah mengalami penurunan kepuasan publik setelah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Namun, tantangan bagi Prabowo tidak hanya terletak pada angka kepuasan secara keseluruhan. Rudi menyoroti jarak antara kelompok yang cukup puas dan kurang puas juga relatif tipis, sehingga perubahan kebijakan maupun kondisi ekonomi berpotensi memengaruhi penilaian masyarakat.

“Jika dibedah lagi, selisih total antara yang merasa puas dengan yang tidak puas hanya 5 persen, sedangkan antara yang cukup puas (46,8 persen) dan kurang puas (38,7 persen) hanya 8 persen, menunjukkan tantangan serius yang harus diatasi oleh Prabowo,” ucap Rudi.

Harga kebutuhan pokok menjadi persoalan yang paling mendesak bagi masyarakat. Sebanyak 38 persen responden menempatkan stabilitas harga pangan sebagai masalah utama yang perlu segera ditangani pemerintah. Angka ini jauh di atas persoalan penyediaan lapangan kerja yang dipilih oleh 21,2 persen responden.

Rudi menilai kenaikan harga sejumlah bahan pangan, termasuk beras, belum menunjukkan perbaikan penanganan yang berarti. Kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat tetap menjadi salah satu ujian bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Naiknya harga bahan pokok termasuk beras sepanjang tahun, serta lonjakan sejumlah komoditas pangan lainnya, belum terlihat tanda-tanda perbaikan penanganannya,” urai Rudi.

Persoalan lapangan kerja juga membayangi pemerintah, terutama setelah muncul janji penciptaan 19 juta lapangan kerja selama kampanye Pilpres 2024. Realisasi janji tersebut menjadi salah satu hal yang dinilai masyarakat dalam mengukur kinerja pemerintahan.

“Sementara itu ketersediaan lapangan kerja masih menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah, lebih-lebih pernah muncul janji penciptaan 19 juta lapangan kerja pada saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu,” tutur Rudi.

Di luar persoalan ekonomi, pemberantasan korupsi menjadi aspirasi 10,7 persen responden. Sementara itu, pengentasan kemiskinan dipilih oleh 8,6 persen responden dan kelangkaan stok BBM serta elpiji sebesar 6,3 persen.

Rudi menyebut masyarakat mengapresiasi sejumlah pengungkapan kasus korupsi besar. Namun, apresiasi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan keraguan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi.

“Publik sebetulnya cukup mengapresiasi gebrakan Prabowo dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar, termasuk yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), tapi masih ada keraguan di antaranya soal lambatnya pembahasan RUU Perampasan Aset,” terang Rudi.

Di tengah persoalan harga energi, pemerintah juga menghadapi perdebatan mengenai rencana pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Rudi menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu polemik ketika masyarakat miskin justru masuk dalam kelompok desil 6 hingga 10.

Sementara itu, isu pembangunan infrastruktur yang selama ini kerap menjadi salah satu agenda utama pemerintah tidak lagi menempati posisi teratas dalam aspirasi masyarakat. Perhatian publik lebih banyak tersedot pada persoalan yang langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama harga pangan dan pekerjaan.

Dalam penilaian terhadap program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, swasembada pangan menjadi program dengan skor tertinggi, yakni 8,4 dari skala 0 hingga 10.

Rudi menjelaskan, penyerapan beras yang diupayakan sejak tahun lalu masih berlanjut. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan persoalan harga beras yang terus meningkat dan tekanan inflasi pangan.

Program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran memperoleh skor 6,5. Sementara itu, pemeriksaan kesehatan gratis mendapat skor 6,3 dan Sekolah Rakyat sebesar 6,0.

Program makan bergizi gratis (MBG), yang menjadi salah satu program unggulan Prabowo, hanya memperoleh skor 5,5. Penilaian tersebut menunjukkan program ini belum mendapatkan apresiasi setinggi yang diterima pada tahun pertama pemerintahan.

Rudi mengaitkan penurunan dukungan tersebut dengan persoalan tata kelola, kasus korupsi, serta pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional dalam waktu singkat.

“Berbeda dengan setahun pertama pemerintahan di mana publik memberikan apresiasi tinggi kepada program MBG, terbongkarnya kasus korupsi hingga bongkar pasang pimpinan BGN dalam waktu singkat membuat dukungan publik menyusut,” ucap Rudi.

Meski demikian, persoalan yang muncul tidak serta-merta membuat masyarakat menganggap MBG sebagai program yang tidak dibutuhkan. Tantangan pemerintah adalah memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik, termasuk mengatasi persoalan keamanan pangan dan tata kelola program.

“Secara umum publik masih menilai MBG sebagai program yang baik dan dibutuhkan, tapi banyak masalah terkait tata kelola hingga kasus-kasus keracunan harus ditangani dengan serius,” turur Rudi.

Sejumlah program unggulan lainnya justru memperoleh penilaian rendah. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendapat skor 2,1, target pembangunan 3 juta rumah rakyat sebesar 2,3, Sekolah Unggul Garuda 1,4, dan Kampung Nelayan Merah Putih hanya 1,2.

Adapun program hilirisasi sumber daya alam memperoleh skor 4,7. Menurut Rudi, angka tersebut memperlihatkan dukungan terhadap agenda keberlanjutan kebijakan pemerintahan sebelumnya masih cukup terlihat, meskipun penilaiannya belum setinggi program swasembada pangan.

Survei Arawicaksa Institute dilakukan pada 3–8 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling. Survei ini memiliki margin of error sebesar ±2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.