BANGKA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menyiapkan pembangunan rumah baru bagi warga terdampak kebakaran di Dusun Serdang, Desa Jelutung II, Kecamatan Simpang Rimba. Pendataan sementara mencatat sekitar 500 rumah terdampak, sementara opsi relokasi juga mulai dipertimbangkan karena sebagian kawasan disebut rawan banjir.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bangka Selatan Vira Dwi Seta mengatakan data rumah terdampak masih terus diperbarui. Hasil pendataan akan menjadi dasar penyusunan usulan penanganan.
“Rumah yang terdampak rusak berat, mau tidak mau harus kita usulkan pembangunan baru,” kata Vira di Toboali, bangka Selatan, seperti dikutip dari Antara, Senin, 12 Oktober.
Penanganan tidak hanya menyangkut pembangunan rumah. Pemerintah daerah juga mendata status administrasi rumah dan lahan untuk memastikan kepastian lokasi sebelum pembangunan dilakukan.
Disperkim Bangka Selatan turut berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memeriksa status lahan, termasuk kemungkinan menggunakan tanah desa sebagai lokasi relokasi warga.
Rumah baru bisa dibangun di lokasi berbeda maupun di kawasan lama dengan tapak baru. Namun, relokasi menjadi salah satu pilihan karena sebagian titik di Dusun Serdang, berdasarkan informasi pemerintah desa, juga memiliki risiko banjir.
“Untuk jangka panjang dan keberlangsungan hidup masyarakat, relokasi mungkin lebih baik,” ujar Vira.
Usulan pembangunan rumah bagi korban kebakaran akan diproses melalui mekanisme tersendiri dengan dukungan penetapan status bencana dan tidak digabungkan dengan program pembangunan rumah lainnya.
“Kami masih melanjutkan pendataan dan menyiapkan dokumen pendukung untuk memastikan penanganan rumah korban kebakaran sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Di tengah proses tersebut, Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid memastikan warga terdampak tetap mendapat bantuan dan perhatian dari pemerintah daerah.
Riza sebelumnya menemui korban kebakaran di posko pengungsian SDN 7 Simpang Rimba, Dusun Serdang, Desa Jelutung II, Minggu, 11 Oktober 2026. Pemerintah daerah menyatakan penanganan kebutuhan korban tetap berjalan sambil menyiapkan langkah pemulihan tempat tinggal.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+