JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai bencana nasional. Alasannya, kebakaran telah berlangsung sekitar tiga bulan dan asap masih mengganggu kesehatan, penerbangan, sekolah, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
Daniel menilai berbagai upaya pemerintah belum memberikan hasil signifikan karena asap masih tebal di sejumlah daerah terdampak.
“Kondisi saat ini sudah diambang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak,” kata Daniel di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 12 Oktober.
Menurut Daniel, status bencana nasional diperlukan agar pemerintah dapat mengerahkan lebih banyak sumber daya untuk mengatasi kebakaran dan dampak asap.
“Salah satunya menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional,” ujarnya.
Daniel juga menilai pemerintah perlu membuka ruang bantuan dari luar negeri. Menurutnya, menerima bantuan negara lain bukan berarti Indonesia lemah, melainkan bagian dari kerja sama menghadapi masalah yang sudah meluas.
“Negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka diri untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan karhutla ini,” kata Daniel.
Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan evakuasi sementara bagi kelompok rentan, terutama anak-anak, lanjut usia, dan warga yang kondisi kesehatannya terancam akibat asap.
“Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla,” katanya.
Pada Senin sore, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu agenda rapat adalah mengevaluasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatra.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah akan melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan, terutama di wilayah prioritas.
“Hari ini membahas tentang karhutla, karena Beliau sangat serius sekali tentang penanganan karhutla ini,” kata Dudung sebelum rapat.
Menurut Dudung, rapat juga melibatkan Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta instansi terkait lainnya melalui pertemuan daring.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+