Kabinet Belgia Berselisih soal Visa 13 Mahasiswa Palestina

JAKARTA – Visa untuk 13 mahasiswa Palestina asal Gaza yang telah mendapat beasiswa di sejumlah universitas Belgia memicu perselisihan di kabinet pemerintah federal negara itu. Masa depan mereka ikut masuk dalam perdebatan kebijakan migrasi.

Menurut Anadolu Agency, disitat Senin, 12 Oktober yang mengutip kantor berita Belga, persoalan tersebut mencuat dalam rapat kabinet inti pemerintah federal Belgia pada Sabtu. Pertemuan awalnya membahas langkah-langkah anggaran, tetapi kemudian berkembang ke isu visa bagi mahasiswa asal Gaza.

Belga menyebut partai liberal berbahasa Prancis MR menjadi satu-satunya partai dalam koalisi yang menolak kompromi yang sebelumnya dicapai Menteri Luar Negeri Maxime Prevot dengan Menteri Suaka dan Migrasi Anneleen Van Bossuyt.

Kompromi itu mengatur bahwa kedatangan para mahasiswa ke Belgia tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan suaka maupun reunifikasi keluarga, yakni penyatuan kembali anggota keluarga melalui mekanisme imigrasi.

Kesepakatan tersebut juga mencakup pembentukan satuan tugas yang dipimpin Van Bossuyt. Tim itu akan mencari cara mempercepat dan meningkatkan efektivitas prosedur pemulangan orang-orang yang tinggal secara ilegal di Belgia.

Prevot mengatakan dirinya bersedia membahas langkah tersebut selama kebijakannya efektif, proporsional, dan sesuai hukum.

“Saya telah sepakat untuk membahas usulan dalam kerangka tersebut dan, setelah memeriksanya, mendukung beberapa usulan jika efektif, proporsional, dan sesuai hukum,” kata Prevot.

Namun, kompromi tersebut masih membutuhkan persetujuan kabinet inti. Prevot kemudian menyebut MR sebagai satu-satunya mitra koalisi yang menghambat kesepakatan itu. Ia menyebut sikap tersebut sebagai “pemerasan”.

“Penghambatan ini merupakan aib kemanusiaan dan secara politik patut disesalkan. Kita berbicara tentang 13 anak muda yang telah memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi di universitas-universitas kami,” kata Prevot.

Ia juga memperingatkan agar masa depan para mahasiswa itu tidak dijadikan “alat tawar-menawar” dalam perundingan soal migrasi.

“Saya sungguh prihatin terhadap 13 orang dewasa muda ini,” ujarnya.