Humas Kebudayaan Diminta Tak Terjebak Seremoni, Rilis Harus Punya Berita

GARUT – Rilis humas tidak otomatis menjadi berita hanya karena ada pejabat, sambutan, dan kegiatan. Humas kebudayaan justru dituntut mampu menemukan fakta yang penting bagi publik, memilih sudut yang kuat, lalu menyampaikannya dengan bahasa sederhana.

Pesan itu mengemuka dalam Workshop Kehumasan dan Jurnalistik Kebudayaan yang digelar Kementerian Kebudayaan di Garut, Jawa Barat, Rabu, 7 Oktober. Pelatihan membahas penulisan berita, narasi, etika pers, hingga cara mendokumentasikan kekayaan budaya Nusantara.

Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Media dan Komunikasi Publik M. Asrian Mirza mengatakan pelatihan tersebut dirancang untuk menambah wawasan sekaligus menjadi bekal bagi jajaran humas.

“Pelatihan ini untuk menambah wawasan dan menjadi bekal bagi humas. Pengalaman panjang para pemateri bisa diambil agar kerja-kerja humas ke depan lebih baik lagi,” kata Asrian.

Pemimpin Redaksi VOI.id Iqbal Irsyad menyoroti masih banyak rilis humas yang kehilangan berita karena terlalu sibuk menceritakan seremoni. Padahal, pembaca lebih membutuhkan informasi tentang hal baru, dampak, angka, keputusan, atau perubahan yang terjadi.

“Kegiatan bukan otomatis berita. Berita lahir ketika ada hal baru, berdampak, dan penting bagi pembaca,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, humas perlu mengubah cara berpikir dari sekadar menjelaskan apa yang dilakukan lembaga menjadi mencari apa yang penting diketahui masyarakat. Angle, lead, data, serta kutipan yang berisi menjadi penentu apakah sebuah rilis menarik perhatian redaksi atau berhenti sebagai dokumentasi kegiatan.

Mantan wartawan senior Kompas Jimmy S. Harianto menekankan pentingnya unsur dasar 5W+1H. Namun, kelengkapan saja belum cukup. Bagian “mengapa” dan “bagaimana” justru menjadi pintu untuk menemukan sisi paling penting dari sebuah peristiwa.

“Jangan berhenti pada apa yang terjadi. Cari mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana prosesnya,” kata Jimmy.

Sementara itu, Dudi Sugandi mengingatkan humas kebudayaan juga memegang tanggung jawab dalam mencatat warisan budaya. Cerita yang baik dapat membuat tradisi dikenal lebih luas, tetapi cerita yang ceroboh justru bisa merugikan komunitas pemilik budaya.

“Berita memberi tahu, narasi membuat orang merasakan. Tetapi keduanya tetap harus berbasis fakta,” kata Dudi. Materinya juga menekankan akurasi, keberimbangan, izin, serta penghormatan terhadap komunitas dalam setiap dokumentasi budaya.

Pelatihan itu mendorong humas tidak hanya piawai membuat lembaganya berbicara, tetapi juga memahami informasi mana yang benar-benar layak didengar masyarakat.

Workshop sendiri diikuti Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Ridwan Kementerian Kebudayaan beserta jajaran, serta perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang sesi. Berbagai pertanyaan muncul, mulai dari menentukan angle, membuat lead, memilih kutipan, hingga mengubah rilis yang terlalu seremonial menjadi berita yang lebih hidup dan punya nilai bagi pembaca.