Prabowo Minta Pejabat yang Tak Sejalan dalam Penertiban Kekayaan Negara untuk Minggir

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat pemerintah maupun anggota Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang tidak mau mengikuti arah penertiban kekayaan negara untuk mundur. Ia juga memperingatkan adanya upaya menghalangi dari dalam.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penyerahan denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan tahap VIII di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 6 Oktober.

“Siapa yang tidak mau terus di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik,” kata Prabowo.

Ia mengatakan pemerintah menghadapi perlawanan setiap kali melakukan penertiban terhadap korupsi, penyelundupan, narkotika, penipuan, dan penguasaan kekayaan negara secara ilegal.

Menurut Prabowo, perlawanan tidak selalu datang secara terbuka. Ia menyinggung pihak yang terlihat patuh, tetapi justru menghambat dari dalam.

“Kalau mau main-main taktik perlawanan diam-diam, deep state, pura-pura patuh tapi menghalangi, sabotase dari dalam, kita bukan bodoh,” ujarnya.

Prabowo juga mengatakan mengetahui adanya tekanan terhadap petugas yang terlibat dalam penertiban.

“Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam,” katanya.

Ia menyebut kelompok yang merasa dirugikan oleh penertiban memiliki kekuatan finansial besar dan mampu menggunakan berbagai cara untuk melawan.

“Biar mereka punya uang ratusan triliun, mereka bayar buzzer, mereka bayar algoritme, mereka serang kita di sosmed, mereka mau biayai demonstrasi. Kita tidak gentar,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintah akan meneruskan penertiban aset dan sumber daya negara. Ia meminta pejabat yang tetap ingin bekerja bersama pemerintah mengikuti arah kebijakan tersebut tanpa menghalangi dari dalam.

Pada kesempatan yang sama, Satgas PKH menyerahkan Rp13,24 triliun kepada negara serta penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230 hektare.