Bakom Ubah Pola Komunikasi Pemerintah, Syahganda Pilih Strategi Mendengar

JAKARTA – Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia akan mengubah pola komunikasi pemerintah agar tidak berhenti pada penyampaian program dan kebijakan. Bakom ingin lebih aktif menyerap keluhan, kritik, dan masukan masyarakat untuk memperkecil jarak antara gagasan pemerintah dan kebutuhan publik.

Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan mengatakan pendekatan itu menjadi salah satu arah kerja lembaganya setelah serah terima jabatan di Jakarta, Selasa, 6 Oktober.

“Jadi strategi kita adalah strategi mendengar tadi,” kata Syahganda.

Menurut Syahganda, Presiden mengarahkan Bakom untuk benar-benar mendengarkan suara masyarakat. Karena itu, lembaganya akan menggunakan pendekatan aktif atau menjemput bola untuk mendapatkan umpan balik atas kebijakan dan program pemerintah.

Masukan tersebut tidak berhenti di Bakom. Syahganda mengatakan aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada kementerian, lembaga, atau instansi yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.

Di sisi lain, Bakom tetap berkewajiban menjelaskan arah kebijakan pemerintah dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Untuk menjalankan pola tersebut, Bakom akan memperkuat koordinasi dengan unsur komunikasi dan kehumasan di kementerian dan lembaga, instansi vertikal, pemerintah daerah, hingga tingkat desa.

Wakil Kepala Bakom RI Fadli Tri Hartono mengatakan program, gagasan, dan kebijakan pemerintah harus dapat menjangkau masyarakat seluas mungkin.

Menurut Fadli, bahasa komunikasi pemerintah harus dibuat sederhana agar pesan tidak berhenti di ruang birokrasi, tetapi benar-benar dipahami masyarakat.

Fadli juga menekankan pentingnya mendengar masyarakat secara aktif. Aspirasi yang masuk akan diteruskan kepada kementerian atau lembaga terkait, bahkan kepada Presiden jika diperlukan.

Hubungan dengan media juga akan diperkuat. Bakom menilai media tetap menjadi salah satu jalur penting untuk menyampaikan informasi sekaligus menangkap respons publik.

Bakom akan memanfaatkan kapasitas yang sudah tersedia, mulai dari jejaring kehumasan, perangkat big data, hubungan dengan wartawan, hingga pertemuan rutin bersama media.

Penguatan itu diarahkan agar komunikasi pemerintah berjalan lebih cepat dan responsif.

Syahganda mengatakan komunikasi pemerintah pada akhirnya harus berjalan dua arah. Pemerintah menjelaskan kebijakan, sementara suara masyarakat harus punya jalur untuk sampai kepada pihak yang berwenang.