Myanmar Pulangkan Hampir 1.500 Warganya dari Malaysia

JAKARTA – Otoritas Myanmar pada Hari Senin mengonfirmasi hampir 1.500 warganya – yang telah menyelesaikan masa hukuman akibat pelanggaran izin tinggal dan pelanggaran imigrasi lainnya – telah dipulangkan dari Malaysia.

Tiga kapal Myanmar, termasuk sebuah kapal rumah sakit, berlabuh di Yangon pada Minggu pagi, menandai “selesainya proses pemulangan ke tanah air yang berjalan lancar dan sukses,” demikian pernyataan Kementerian Informasi, seperti melansir Anadolu (5/1).

Para pejabat militer – yang secara lokal dikenal sebagai Tatmadaw – dan kementerian terkait berkoordinasi untuk memulangkan 1.476 warga tersebut.

Kapal-kapal Angkatan Laut Myanmar – yakni UMS Mottama, kapal rumah sakit UMS Thanlwin, dan UMS Sinphyushin – telah bertolak dari Yangon pada 24 September untuk misi pemulangan ini dan tiba di Pelabuhan Lumut, Malaysia, pada 28 September.

Keesokan harinya, Malaysia mulai memulangkan 1.476 warga tersebut, yang merupakan bagian dari kelompok lebih besar yang terdiri dari sekitar 5.000 warga.

Kelompok pertama ini terdiri dari 1.370 laki-laki dewasa, 79 perempuan dewasa, 20 anak laki-laki, dan tujuh anak perempuan, dengan rentang usia antara delapan hingga 60 tahun.

“Berbagai langkah yang diperlukan terus dilakukan untuk memfasilitasi pertemuan kembali mereka dengan kerabat dan anggota keluarga secara cepat, serta memastikan kepulangan mereka dengan aman ke kampung halaman masing-masing,” ujar pihak kementerian, dilansir dari Anadolu (5/10).

Selain Malaysia, Otoritas Myanmar juga telah memulangkan 1.905 warganya dari Kamboja sejak Bulan Januari.

Keputusan pemulangan oleh Malaysia ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan PBB dan kelompok-kelompok lainnya.

Juru bicara UNHCR Matthew Saltmarsh mengatakan kepada wartawan di Jenewa pekan lalu, pihaknya “prihatin dengan laporan mengenai rencana pemulangan sekitar 1.500 orang tersebut di tengah konflik bersenjata yang sedang berlangsung serta meluasnya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh Myanmar.”

“Berdasarkan hukum internasional, tidak seorang pun boleh dikirim ke negara di mana mereka mungkin menghadapi persekusi, penyiksaan, bahaya serius, atau ancaman lain terhadap nyawa, kebebasan, dan keselamatan mereka,” ujarnya.

Saltmarsh menambahkan, UNHCR tetap berkomitmen untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah Malaysia melalui dukungan teknis, dialog kebijakan, dan peningkatan kapasitas guna mengembangkan langkah-langkah perlindungan yang efektif dan dapat diakses.