JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan ruang bagi mitra pembangunan untuk mengganti yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tegas ini diambil setelah BGN menemukan indikasi praktis yang membebani operasional dapur MBG di lapangan saat proses registrasi.
Kepala BGN, Sudaryono, mengungkapkan terdapat oknum yayasan yang meminta setoran dana dari mitra berdasarkan jumlah tempat makan (ompreng) yang disalurkan, padahal yayasan tersebut tidak melakukan pembinaan maupun pengelolaan operasional.
“Ada mitra yang sudah membangun dapur, lalu diminta menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan. Sementara yayasan ini tidak melakukan apa-apa, tidak aktif di dapur, tidak memberikan pembinaan, dan tidak berkontribusi terhadap jalannya SPPG,” kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (4/10/2026).
Sudaryono menegaskan praktik tersebut berpotensi mengganggu kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat karena adanya beban finansial tambahan di luar perencanaan teknis.
Oleh karena itu, BGN berkomitmen agar pengelolaan anggaran negara untuk program MBG dapat difokuskan penuh pada peningkatan gizi masyarakat dan dilaksanakan secara transparan serta akuntabel.
“Atas dasar efisiensi, keadilan, dan pemanfaatan anggaran MBG secara maksimal, kami memberikan ruang kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaunginya,” ujarnya.
Mekanisme Pengajuan dan Pembaruan Kerja Sama
Untuk memfasilitasi proses tersebut, BGN menyiapkan dua saluran portal registrasi terpisah, yakni portal khusus bagi yayasan dan portal bagi mitra.
Melalui portal ini, mitra yang merasa dirugikan dapat mengajukan nama yayasan pengganti sekaligus melampirkan bukti-bukti pendukung terkait kendala atau kerugian yang dialami selama masa kerja sama. BGN akan melakukan verifikasi dan memproses pengajuan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Upaya perbaikan mekanisme kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem kemitraan yang lebih transparan, akuntabel, dan berfokus pada hasil.
“Intinya kami ingin pelaksanaan MBG ini betul-betul konversi dari anggaran yang tersalurkan menjadi menu makanan berkualitas tinggi, kandungan gizi yang baik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” pungkas Sudaryono.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+