PBB Gelontorkan Rp2,87 Triliun Dana Darurat, 87 Juta Orang Butuh Bantuan Mendesak

JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa mengalokasikan dana darurat 160 juta dolar AS atau sekitar Rp2,87 triliun dengan asumsi kurs Rp17.937 per dolar AS untuk menangani krisis kemanusiaan di 12 negara dan kawasan.

Namun, PBB menegaskan dana saja tidak cukup jika akses menuju warga yang membutuhkan bantuan masih terhambat.

Dikutip dari Antara, Sabtu, 3 Oktober, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyebut 150 juta dolar AS atau sekitar Rp2,69 triliun dengan kurs yang sama dialokasikan melalui Central Emergency Response Fund atau CERF.

Dana tersebut ditujukan untuk Afghanistan, Burkina Faso, Kamerun, Chad, Kuba, Mali, Niger, wilayah Palestina yang diduduki, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, dan Yaman.

PBB juga menyediakan tambahan 10 juta dolar AS atau sekitar Rp179,37 miliar dengan kurs Rp17.937 per dolar AS untuk kebutuhan mendesak penyandang disabilitas di 12 lokasi darurat kemanusiaan.

Dana tambahan itu juga digunakan untuk membuat penyaluran bantuan lebih mudah diakses dan inklusif.

Secara keseluruhan, alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya PBB menjangkau sekitar 87 juta orang yang dinilai paling membutuhkan bantuan kemanusiaan tahun ini.

Under-Secretary-General PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat Tom Fletcher mengatakan dana baru itu penting untuk menjangkau kelompok yang berisiko tidak mendapatkan bantuan.

“Dana baru yang diterima hari ini akan membantu kami menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang, tanpa bantuan ini, mungkin akan terabaikan,” kata Fletcher.

Namun, ia menegaskan ketersediaan dana bukan satu-satunya persoalan dalam penanganan krisis kemanusiaan.

“Namun, dana saja tidak akan cukup. Para pemimpin harus menunjukkan kesediaan politik untuk membuka akses, menyingkirkan hambatan, dan membantu kami menjangkau orang-orang yang nyawanya terancam,” ujarnya.

Afghanistan, wilayah Palestina yang diduduki, Sudan Selatan, Sudan, dan Yaman termasuk di antara 10 lokasi darurat kemanusiaan yang menjadi perhatian PBB.

Fletcher menyerukan langkah diplomatik segera di wilayah-wilayah tersebut agar jalur bantuan dapat dibuka.

Menurut OCHA, langkah itu diperlukan untuk menjangkau sekitar 11 juta dari total 87 juta orang yang menjadi prioritas penerima bantuan kemanusiaan tahun ini.