Hari Ini DPR Gelar Fit and Proper Test Suyudi Ario Seto sebagai Calon Kapolri

JAKARTA — Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri, Kamis 1 Oktober. Suyudi merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Uji kelayakan tersebut digelar setelah DPR menerima Surat Presiden (Surpres) terkait usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Surpres bernomor R-57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 tersebut kemudian ditindaklanjuti DPR dengan menugaskan Komisi III melakukan uji kelayakan terhadap Suyudi.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan DPR telah menerima Surpres dari Presiden Prabowo dan menindaklanjutinya melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum Komisi III menggelar uji kelayakan.

“Kami sudah mendapatkan Surpres dari Presiden Prabowo Subianto nomor R-57/Pres/09/2026 tanggal 30 September perihal usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri,” ujar Habiburokhman saat membuka rapat.

“Maka pagi tadi kami sudah menggelar rapat Bamus, menghadiri rapat Bamus, dan tadi pleno sudah dibuka,” sambungnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi III meminta Suyudi memaparkan visi, misi, serta program yang akan dijalankan apabila mendapat persetujuan DPR dan kemudian ditetapkan sebagai Kapolri.

“Agenda hari ini DPR RI ingin mendengar visi misi dan poin-poin yang akan disampaikan oleh calon Kapolri,” kata Habiburokhman.

Ia kemudian mempersilakan Suyudi menyampaikan paparan awal dalam waktu maksimal 10 menit.

“Waktunya Pak enggak banyak, cuma 10 menit ya paling banyak ya. Kami persilakan Pak Suyudi,” ujarnya.

Suyudi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebelumnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan di lingkungan Polri, termasuk sebagai Kapolda Banten dan Wakapolda Metro Jaya.

Setelah proses uji kelayakan, Komisi III akan menentukan sikap terhadap usulan calon Kapolri sebelum hasilnya diteruskan melalui mekanisme DPR. Proses tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri yang melibatkan Presiden dan DPR.