Kemenbud Dorong Sertifikasi Keahlian Langka untuk Digitalisasi dan Cagar Budaya

JAKARTA – Kementerian Kebudayaan mendorong perluasan sertifikasi profesi ke bidang-bidang keahlian yang dinilai masih langka, terutama untuk mendukung digitalisasi dan pelestarian cagar budaya.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan kebutuhan itu mencakup tenaga pemotretan dan pengukuran ruang cagar budaya, zonasi, analisis temuan hingga ekskavasi cagar budaya bawah air.

“Perlu ada perluasan skema keahlian spesifik dan langka yang kini sangat dibutuhkan dalam agenda digitalisasi dan pelestarian cagar budaya Nusantara,” kata Fadli di Jakarta, Rabu, 30 September.

Dorongan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua Kebudayaan atau LSP P2 Kebudayaan.

Menurut Fadli, sertifikasi tidak cukup dipandang sebagai dokumen administratif. Yang lebih penting adalah memastikan tenaga di bidang kebudayaan memiliki kompetensi yang terukur dan diakui secara nasional.

“Sertifikat-sertifikat ini tentu bukan hanya selembar kertas saja, di mana yang paling utama adalah jaminan kompetensinya,” ujarnya.

Ia menilai penguatan kompetensi penting karena pengelolaan kebudayaan membutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan teknis dan standar profesional yang jelas.

Sejak berdiri pada 2017, LSP P2 Kebudayaan telah menerbitkan 7.615 sertifikat profesi. Jumlah itu terdiri dari 6.254 sertifikat baru dan 1.589 sertifikasi ulang.

Saat ini lembaga tersebut didukung 107 asesor kompetensi dan memiliki 59 skema kompetensi dalam enam klaster.

Enam klaster itu mencakup cagar budaya, permuseuman, sejarah, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tradisi dan kesenian.

Kementerian Kebudayaan juga mendorong unit kerja dan Balai Pelestarian Kebudayaan memperbanyak bimbingan teknis, lokakarya serta pelatihan praasesmen.

Langkah itu ditujukan agar peserta lebih siap sebelum mengikuti proses sertifikasi.

Fadli juga meminta lembaga kebudayaan memperluas sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi profesional agar pengelolaan kebudayaan semakin berbasis kompetensi dan standar nasional.