JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperluas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di Indonesia bagian timur, dengan mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Aktivasi 480 SPPG tersebut dijadwalkan mulai 2 Oktober 2026 dan tersebar di 16 provinsi serta 116 kabupaten/kota. Perluasan ini diprioritaskan untuk wilayah 3T, daerah dengan tingkat stunting tinggi hingga sangat tinggi, serta daerah yang masih memiliki kebutuhan layanan MBG yang belum terpenuhi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan tahap awal perluasan difokuskan ke wilayah Indonesia timur yang memiliki tantangan geografis dan akses layanan lebih besar dibandingkan daerah lain.
“Kami telah memutuskan bahwa pada hari Jumat nanti, tanggal 2 Oktober 2026, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali, yang kita mulai di wilayah Timur Indonesia,” kata Sudaryono dalam keteranganya, Rabu 30 September.
Sebanyak 480 SPPG yang diaktifkan terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil.
Ke-480 SPPG tersebut tersebar di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Aktivasi dilakukan langsung oleh jajaran BGN di masing-masing wilayah. Sudaryono dijadwalkan berada di Maluku, sedangkan Wakil Kepala BGN, para deputi, dan pejabat eselon II ditempatkan di provinsi lainnya.
Meski demikian, aktivasi tidak berarti seluruh dapur langsung melayani penerima manfaat pada hari yang sama. BGN masih harus menjalankan sejumlah tahapan, mulai dari pelatihan penjamah makanan, penyiapan operasional, hingga penambahan jumlah penerima manfaat secara bertahap.
“Yang kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai di tanggal 2 itu, dan kemudian dapur-dapur itu siap beroperasi pada tiga atau empat minggu setelah dilakukan aktivasi di tanggal 2,” ujar Sudaryono.
Perluasan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN menjangkau sekolah dan kelompok penerima manfaat di daerah yang selama ini menghadapi kendala akses. BGN sebelumnya juga menyatakan perluasan sasaran MBG diarahkan ke sekolah di wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi.
Wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi perhatian karena distribusi bahan pangan dan penyediaan layanan gizi menghadapi tantangan geografis yang lebih besar. Karena itu, pembukaan SPPG akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan layanan, pemetaan sistem, kondisi wilayah, serta data penerima manfaat.
BGN juga telah memperbarui sasaran penerima MBG. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima berdasarkan evaluasi dan kriteria program, sementara perluasan diarahkan ke wilayah yang dinilai lebih membutuhkan layanan.
Perluasan layanan ke wilayah 3T dilakukan bersamaan dengan penguatan tata kelola dan keamanan pangan SPPG. BGN pada September 2026 menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari jumlah tersebut, 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS, 447 telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan, dan delapan SPPG belum terkonfirmasi statusnya. BGN menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan untuk memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Sebelumnya, BGN juga menghentikan sementara operasional 1.999 dapur MBG yang belum mendaftarkan SLHS. Empat SPPG kemudian dihentikan secara permanen karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan tidak melakukan perbaikan mendasar.
Di tengah ekspansi tersebut, Sudaryono menegaskan penentuan SPPG yang diaktifkan dilakukan berdasarkan sistem dan basis data BGN. Ia meminta masyarakat maupun calon mitra tidak percaya kepada pihak yang mengaku dapat mengatur atau mempercepat aktivasi dapur MBG.
“Jadi dapur-dapur ini lebih dari BGN yang menghubungi mitra-mitranya, menempatkan kepala SPPG-nya, dan mengaktifkan VA (virtual account)-nya,” kata Sudaryono.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memberikan pungutan atau imbalan dengan alasan dapat membantu proses aktivasi SPPG.
“Sekali lagi, penentuan dari mana yang kemudian dibuka, dan mana yang menjadi duluan, dan mana yang belakangan ditentukan oleh sistem, ditentukan oleh database kami. Jadi kami tidak mengotorisasi siapapun, tidak mengotorisasi asosiasi manapun, tidak mengotorisasi pribadi-pribadi manapun,” ujarnya.
Selain memperluas jaringan dapur, BGN juga memperkuat rantai pasok MBG dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha lokal. Kebijakan tersebut ditujukan agar perluasan layanan tidak hanya meningkatkan jangkauan program, tetapi juga melibatkan perekonomian masyarakat di daerah. BGN pada akhir September juga menerbitkan kebijakan yang mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG.
Dari sisi anggaran, BGN mencatat realisasi program MBG mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran program hingga akhir tahun.
Setelah aktivasi 480 SPPG pada 2 Oktober, BGN akan melanjutkan pembukaan dapur secara bertahap. Wilayah 3T, daerah dengan tingkat stunting tinggi, serta lokasi yang masih memiliki kebutuhan layanan MBG menjadi prioritas dalam perluasan jaringan SPPG.
Langkah tersebut menandai perluasan cakupan MBG ke wilayah Indonesia timur dengan menggabungkan penambahan dapur, pemetaan kebutuhan penerima manfaat, penguatan rantai pasok lokal, serta pengetatan standar keamanan pangan.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+