Krisis Air Meluas, Puan Minta Pemerintah Tak Hanya Andalkan Bantuan Tangki

JAKARTA – Krisis air bersih akibat kemarau panjang meluas di sejumlah daerah. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan pengiriman air ketika kondisi sudah darurat, tetapi memperkuat infrastruktur di wilayah rawan kekeringan.

Puan mengatakan pemerintah perlu bergerak sejak ketersediaan air mulai menurun. Distribusi air harus disiapkan, sumber alternatif diperiksa dan fasilitas penyimpanan dipastikan tersedia.

“Ketahanan air di Indonesia tengah diuji dengan banyaknya daerah yang mengalami krisis air dan kekeringan akibat kemarau panjang. Pemerintah perlu melakukan intervensi penanggulangan untuk membantu masyarakat terdampak,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 30 September.

Menurut Puan, masyarakat tidak seharusnya terus menghadapi pola yang sama setiap musim kemarau. Kekurangan air, mencari sumber alternatif, menunggu bantuan tangki, lalu kembali mengalami persoalan serupa pada musim berikutnya.

Puan meminta penanganan dilakukan dalam dua jalur. Kebutuhan air warga yang terdampak harus dipenuhi dalam jangka pendek, sementara infrastruktur juga dibangun agar masyarakat lebih siap menghadapi kekeringan berikutnya.

“Infrastruktur harus semakin ditingkatkan,” ujarnya.

Puan menyinggung informasi BMKG mengenai kondisi iklim yang bergerak menuju periode kering lebih panjang. Menurut catatannya, Juli 2026 menjadi bulan dengan curah hujan terendah di Indonesia sejak 1991.

Dampak kekeringan kini terlihat di sejumlah daerah.

Di Sikka, Nusa Tenggara Timur, krisis air disebut telah berlangsung sekitar tiga pekan. Sebagian warga bahkan memanfaatkan air yang keluar dari batang pisang untuk mandi, mencuci hingga memasak.

Krisis serupa terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Di Trenggalek, Jawa Timur, kekurangan air bersih melanda 51 desa di 12 kecamatan dengan 27.786 jiwa terdampak.

Di Boyolali, Jawa Tengah, lebih dari 36 ribu orang terdampak kekeringan. Sumur yang mengering membuat warga harus mengantre bantuan air bersih.

Sementara di Jawa Barat, sebanyak 1.196.815 warga dilaporkan mengalami krisis air akibat kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

Puan menilai keberhasilan penanganan kekeringan tidak cukup diukur dari kemampuan mengirim air setelah krisis terjadi. Menurut dia, masyarakat harus memiliki akses terhadap air yang cukup, aman dan berkelanjutan sebelum kondisi berubah menjadi darurat.