PLTS Atap Diusulkan Dapat Insentif, Bisa Pangkas Masalah Lahan dan Beban APBN

JAKARTA – Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya tidak selalu harus berburu lahan baru. Atap rumah, hotel, kawasan industri hingga gedung komersial dinilai bisa ikut menopang target pengembangan PLTS 100 gigawatt di Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengusulkan pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha agar pemasangan PLTS atap semakin luas.

Ia menilai pembebasan lahan akan menjadi salah satu hambatan besar dalam pengembangan PLTS skala luas.

“Jangan lupa, salah satu kendala terbesar yang akan kita hadapi dalam pengembangan PLTS 100 GW adalah pembebasan lahan. Lahan bukan merupakan hal yang sederhana untuk dibebaskan,” kata Eddy dalam seminar yang diselenggarakan WRI Indonesia di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 30 September.

Karena itu, ia mendorong pemanfaatan atap bangunan yang sudah tersedia. Mulai dari rumah warga, gedung komersial, kawasan industri, hotel hingga bangunan lainnya.

Skema itu dinilai bisa mengurangi kebutuhan pengadaan lahan baru untuk pembangunan pembangkit tenaga surya.

Insentif, menurut Eddy, dibutuhkan agar masyarakat dan dunia usaha tertarik menanamkan modal untuk memasang panel surya sendiri.

Ada keuntungan lain yang ia soroti. Jika investasi PLTS atap dilakukan masyarakat dan pelaku usaha, kebutuhan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bisa ikut berkurang.

“PLTS atap dapat mengurangi beban APBN. Agar kita bisa melakukan itu dibiayai oleh masyarakat. Dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat sepenuhnya dari pengembangan PLTS surya atap itu,” ujarnya.

Usulan tersebut muncul ketika pemerintah tengah mengejar penambahan besar kapasitas pembangkit listrik dalam satu dekade ke depan.

Eddy menyebut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik menargetkan pembangunan hampir 70 GW pembangkit baru hingga 2034.

Dari jumlah tersebut, sekitar 52 GW direncanakan berasal dari energi terbarukan, termasuk sistem penyimpanan energi baterai.

Dengan tambahan kapasitas itu, menurut Eddy, bauran energi terbarukan Indonesia diperkirakan meningkat dari sekitar 17 persen saat ini menjadi hampir 30 persen pada 2034 dan 40 persen pada 2040.