JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan memperketat pengawasan di sepanjang Selat Malaka untuk mencegah penyelundupan narkoba, pakaian bekas impor, dan barang terlarang lainnya. Lebih dari 100 kapal operasional disiapkan untuk mendukung pengawasan, tetapi pengerahannya bergantung pada ketersediaan anggaran.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan penguatan pengawasan perbatasan dan wilayah pesisir menjadi salah satu agenda yang dibahas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 September.
“Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Narkoba, balpres, dan sebagainya,” kata Djaka.
Balpres merupakan pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk bal atau karung besar.
Menurut Djaka, strategi pengawasan dilakukan dengan menambah peralatan dan memperketat kerja satuan tugas atau satgas.
“Strateginya tadi, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat,” ujarnya.
Selat Malaka menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian. Bea Cukai memiliki pangkalan dan sarana operasional di kawasan tersebut dengan armada lebih dari 100 kapal yang akan dioptimalkan untuk pengawasan.
“Kita ada sekitar hampir 100 lebih kapal. Nanti kita akan berdayakan semua. Tapi semuanya itu tergantung anggaran yang ada,” kata Djaka.
Ia mengatakan Bea Cukai telah memperoleh tambahan anggaran melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR.
Namun, Djaka belum merinci nilai tambahan anggaran tersebut maupun jumlah kapal yang akan dikerahkan dalam penguatan pengawasan Selat Malaka.
Saat ditanya mengenai pengusutan dugaan transfer pricing perusahaan sawit, Djaka mengatakan persoalan tersebut bukan kewenangan Bea Cukai.
“Itu kan bukan di Bea Cukai,” ujarnya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+