Mardiono Minta PPP Banten Bergerak hingga Akar Rumput

LEBAK, BANTEN – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meminta jajaran pengurus PPP Provinsi Banten dan kabupaten/kota tidak berhenti pada penguatan struktur organisasi, tetapi bergerak hingga ke tingkat akar rumput.

Hal tersebut disampaikan Mardiono saat menghadiri pengukuhan kepengurusan DPW PPP Provinsi Banten dan DPC PPP se-Provinsi Banten di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Senin (21/9/2026).

Mardiono mengatakan, pengukuhan kepengurusan menjadi bagian dari percepatan konsolidasi organisasi PPP di Banten. Menurutnya, konsolidasi harus diteruskan hingga struktur partai di tingkat paling bawah hingga kecamatan dan kelurahan.

“Makna dari pengukuhan ini adalah dalam rangka percepatan untuk konsolidasi partai. Walaupun sebelum pengukuhan, sejak SK dikeluarkan itu sudah terus konsolidasi, termasuk kita sudah menyelesaikan di tingkat wilayah dan cabang. Kemudian sedang berjalan di tingkat PAC sampai ranting,” kata Mardiono.

Mardiono menargetkan konsolidasi struktur PPP di seluruh wilayah dapat dituntaskan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan pada akhir 2026 atau paling lambat awal 2027.

“Target yang diinstruksikan atau dicanangkan oleh DPP adalah sampai akhir tahun 2026 atau awal 2027 sudah selesai sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan,” ujarnya.

Mardiono menekankan, penguatan struktur hingga tingkat paling bawah penting agar keberadaan PPP tidak hanya terlihat secara administratif, tetapi juga hadir dan bekerja di tengah masyarakat. Menurutnya, konsolidasi organisasi juga harus menjadi bagian dari upaya memperkuat basis suara PPP secara berkelanjutan menuju Pemilu 2029.

Mardiono juga mengingatkan jajaran PPP Banten untuk mengevaluasi perolehan suara partai di setiap tingkatan. Dia menilai terdapat kondisi ketika perolehan suara di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional belum berjalan secara berbanding lurus.

“Ini menjadi target bagaimana kita mendapatkan suara yang merata. Karena tingkat nasional sudah tergambar, suara daerah kabupaten/kota, provinsi, pusat tidak berbanding lurus. Ini akan kita evaluasi untuk di Pemilu 2029,” tutupnya.