SAMBAS, MEDIA KALBAR – Ketimpangan pendidikan di wilayah perbatasan tidak boleh terus dipandang sebagai persoalan biasa. Keterbatasan sekolah, kekurangan tenaga pendidik, lemahnya akses teknologi, serta kondisi geografis yang sulit berpotensi memperlebar kesenjangan sumber daya manusia antara kawasan perbatasan dan perkotaan.
Dosen Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS), Dr. Bayu, M.Pd., menilai revitalisasi pendidikan di wilayah perbatasan harus menjadi agenda strategis pemerintah karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda, pembangunan daerah, dan ketahanan nasional.
“Wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan suatu negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan, memperkuat identitas nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Dr. Bayu.
Akademisi bidang Manajemen dan Kebijakan Pendidikan itu menegaskan, pendidikan perbatasan tidak cukup hanya dibenahi melalui pembangunan fisik. Pemerintah juga harus menjamin pemerataan layanan, ketersediaan guru berkualitas, kesejahteraan tenaga pendidik, akses internet, serta pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik daerah.
Menurutnya, keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik menyebabkan sebagian anak di kawasan perbatasan belum memperoleh pelayanan pendidikan yang setara dengan peserta didik di perkotaan. Kondisi tersebut bukan hanya memengaruhi capaian akademik, tetapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan membangun wilayah perbatasan pada masa mendatang.
“Revitalisasi pendidikan di wilayah perbatasan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa,” tegasnya.
Sekolah sebagai Benteng Kebangsaan
Dr. Bayu menjelaskan, sekolah di kawasan perbatasan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar tempat menyampaikan pengetahuan. Sekolah juga menjadi benteng penguatan identitas kebangsaan, penanaman nilai-nilai Pancasila, pembentukan karakter, dan penguatan rasa cinta terhadap Tanah Air.
Karena itu, ketertinggalan pendidikan di kawasan perbatasan tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan teknis. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan negara menghadirkan pelayanan yang adil bagi masyarakat di wilayah terluar.
Melalui pendidikan yang berkualitas, generasi muda perbatasan diharapkan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang memiliki semangat persatuan, mampu mengembangkan potensi daerah, dan sanggup bersaing di tengah perkembangan global.
Pemerintah, lanjutnya, perlu memastikan setiap anak usia sekolah memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan bermutu tanpa terhambat kondisi geografis maupun keterbatasan ekonomi.
Langkah tersebut harus diwujudkan melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, serta perbaikan akses transportasi menuju satuan pendidikan.
Pemerataan Guru Tidak Boleh Diabaikan
Selain infrastruktur, pemerataan dan kualitas guru menjadi persoalan penting yang harus segera mendapat perhatian. Guru merupakan ujung tombak pendidikan karena berinteraksi secara langsung dengan peserta didik.
Kebijakan penempatan guru di daerah perbatasan harus disertai dengan jaminan kesejahteraan, insentif yang layak, tempat tinggal, kesempatan mengikuti pelatihan, dan kepastian pengembangan karier.
Tanpa dukungan tersebut, kebijakan pemerataan tenaga pendidik dikhawatirkan hanya menjadi program administratif yang tidak mampu menjawab kebutuhan nyata sekolah-sekolah di wilayah perbatasan.
“Insentif yang memadai, kesempatan mengikuti pelatihan, serta dukungan pengembangan karier akan meningkatkan motivasi dan kualitas kinerja guru,” ujarnya.
Infrastruktur Digital Harus Merata
Dr. Bayu juga menyoroti pentingnya transformasi teknologi pendidikan. Internet, platform pembelajaran digital, dan sumber belajar daring dapat membantu sekolah mengatasi keterbatasan bahan ajar serta membuka akses terhadap pengetahuan yang lebih luas.
Namun, digitalisasi pendidikan tidak akan berjalan efektif apabila pembangunan jaringan internet dan sarana pendukung masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
Penyediaan perangkat tanpa jaringan yang memadai juga tidak akan menyelesaikan persoalan. Karena itu, pembangunan infrastruktur digital harus dilakukan secara merata dan disesuaikan dengan kondisi wilayah.
“Upaya tersebut harus disertai pembangunan infrastruktur digital yang merata agar peserta didik di wilayah perbatasan tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi,” jelasnya.
Pendidikan Harus Berakar pada Potensi Lokal
Revitalisasi pendidikan juga perlu memperhatikan budaya, kearifan lokal, dan potensi ekonomi masyarakat perbatasan. Pembelajaran harus mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan akademik sekaligus kemampuan untuk mengembangkan daerahnya.
Kurikulum yang relevan dengan kehidupan masyarakat akan membuat pendidikan lebih bermakna. Peserta didik tidak hanya dipersiapkan untuk mencari pekerjaan di luar daerah, tetapi juga didorong menjadi pelaku pembangunan dan menciptakan peluang ekonomi di wilayahnya sendiri.
Perguruan tinggi pun dinilai memiliki peran strategis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kampus dapat membantu meningkatkan kapasitas guru, mengembangkan inovasi pembelajaran, serta memberikan pendampingan kepada sekolah-sekolah perbatasan.
Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan.
Sambas Harus Menjadi Prioritas
Bagi Kabupaten Sambas dan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia lainnya di Kalimantan Barat, pendidikan memiliki posisi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
Generasi muda yang memperoleh pendidikan berkualitas akan menjadi modal utama untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
Dr. Bayu mengingatkan agar pemerintah tidak memandang pembangunan pendidikan sebagai beban anggaran. Pendidikan merupakan investasi strategis yang hasilnya akan menentukan kualitas sumber daya manusia, daya saing daerah, penurunan kesenjangan sosial, serta pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
“Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemajuan kota-kota besar, tetapi juga oleh kualitas pembangunan di wilayah terluarnya,” katanya.
Revitalisasi pendidikan perbatasan, menurutnya, harus diwujudkan melalui kebijakan yang terarah, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab, kehadiran negara di perbatasan tidak cukup ditunjukkan dengan batas wilayah, tetapi juga melalui pelayanan pendidikan yang adil dan berkualitas bagi setiap anak bangsa.(rai)