Anggaran MBG Capai Rp134,2 Triliun, BGN Hapus 1.653 Sekolah dari Daftar Penerima

JAKARTA – Pemerintah telah menyalurkan Rp134,2 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG hingga 31 Agustus 2026. Pada saat yang sama, Badan Gizi Nasional atau BGN mulai menata ulang sasaran penerima program.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realisasi anggaran tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Jakarta, Jumat.

“Untuk Makan Bergizi Gratis, Rp134,2 triliun selama delapan bulan pelaksanaan APBN 2026,” kata Suahasil, dikutip dari Antara, Jumat, 18 September.

Jumlah penerima MBG pada Agustus mencapai 57 juta orang yang dilayani melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Suahasil mengatakan Kementerian Keuangan mendukung reformasi yang sedang dilakukan BGN agar penyaluran MBG semakin tepat sasaran.

“Kami menyambut baik reformasi di BGN ini sehingga kita bisa melakukan lebih tepat sasaran. Uang rakyat yang dipakai untuk Makan Bergizi Gratis menjadi betul-betul kena kepada yang membutuhkan,” ujarnya.

Salah satu pembenahan yang dilakukan adalah mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. SPPG yang tidak memiliki sertifikat tersebut dapat ditutup, dengan layanan bagi penerima manfaat tetap dijamin.

BGN juga menata pelayanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Prioritas diberikan kepada daerah 3T dengan angka stunting tinggi, termasuk kelompok santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kementerian Keuangan juga menyoroti perubahan penetapan sasaran penerima manfaat yang kini dialihkan dari SPPG ke BGN. Kebijakan itu diarahkan agar distribusi MBG lebih tepat sasaran.

Dalam penataan tersebut, BGN menghapus 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima MBG. Sekolah yang dikeluarkan terdiri atas sekolah internasional dan sekolah swasta kalangan atas.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan kuota tersebut dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah 3T.

BGN menyebut langkah itu sebagai bagian dari penataan ulang sasaran program agar penerima MBG lebih sesuai dengan kelompok prioritas.