JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menilai kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat ironi. Pasalnya, kasus ini terungkap ketika masyarakat di sejumlah wilayah masih berjibaku dengan ‘badai’ kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Saya sangat kecewa dengan peristiwa OTT KPK di lingkungan BNPB. Jika terbukti korupsi, iblis pun minder melihat perbuatan seperti itu,” ujar Abdullah, Kamis, 15 Oktober.
“Di saat masyarakat di sejumlah daerah sedang berjuang menghadapi Karhutla berkepanjangan dengan dampak yang sangat parah, kita justru mendapati dana kebencanaan disalahgunakan,” sambungnya.
Anggota komisi bidang hukum itu pun meminta KPK tidak berhenti pada penanganan perkara ini saja. Ia mendesak KPK mendalami kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di sektor lain di lingkungan BNPB.
“Saya mendesak KPK berkoordinasi dengan BPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola keuangan BNPB. Audit ini penting untuk memastikan anggaran penanganan bencana digunakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat pada Selasa, 13 Oktober malam. Belasan orang ditangkap KPK dalam operasi senyap ini.
KPK telah menetapkan lima tersangka setelah OTT di kantor BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan. Salah satu tersangka ialah Bima Setyawan yang merupakan adik dari Kepala BNPB Suharyanto.
Barang bukti yang telah disita KPK berupa uang Rp 3,3 miliar, ratusan gram emas, hingga kripto dengan nilai hingga 1 miliar rupiah.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+