JAKARTA – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memerintahkan aparat keamanan dan Jaksa Agung Israel untuk mengidentifikasi serta menuntut tentara dan perwira yang diwawancarai dalam film dokumenter investigasi “NAZA” yang membahas pembunuhan massal warga sipil oleh Israel di Jalur Gaza, Palestina.
Dalam surat yang ditujukan kepada Kepala Staf IDF Letjen Eyal Zamir, Kepala Shin Bet David Zini, dan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, Netanyahu menuduh mereka yang berpartisipasi dalam film dokumenter tersebut telah melakukan “pelanggaran serius terhadap keamanan informasi dan pencemaran nama baik secara pidana,” serta merugikan “kepentingan diplomatik dan keamanan Israel,” menurut surat kabar Israel Haaretz, dikutip dari Anadolu (13/10).
Film dokumenter pemenang penghargaan ini menyoroti penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan sistem pengawasan otomatis oleh Israel dalam operasi pembunuhan terarah dan operasi militer selama perang genosida di Gaza.
Judul film tersebut, “NAZA” merujuk pada akronim yang digunakan oleh intelijen militer Israel untuk menunjukkan perkiraan jumlah warga sipil yang akan tewas dalam sebuah serangan udara.
Selama perang berlangsung, militer Israel telah menewaskan lebih dari 74.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 175.000 lainnya sejak Oktober 2023 dalam serangan brutal yang telah meluluhlantakkan seluruh wilayah kantong tersebut.
Netanyahu mengklaim film itu menyajikan “narasi yang keliru, menyesatkan, dan bias” yang mencemarkan nama baik Israel serta militernya, sekaligus merusak reputasi internasional negara tersebut.
“Ada kekhawatiran bahwa mereka yang terlibat dalam film yang mencemarkan nama baik ini telah melakukan tindak pidana serius dengan mengungkap informasi yang sangat rahasia dan menyebabkan kebocoran keamanan informasi pada unit intelijen yang sangat sensitif,” ujarnya dalam surat tersebut.
Film yang didasarkan pada kesaksian dari 24 tentara dan personel intelijen Israel ini memenangkan Penghargaan Khusus Juri di Festival Film Venesia bulan lalu.
Menyusul penghargaan tersebut, Menteri Kebudayaan Israel Miki Zohar meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mempertimbangkan pencabutan kewarganegaraan para pembuat film itu. Ia menyebut film dokumenter tersebut “keji” dan menuduh mereka melakukan “pengkhianatan.”
Menurut Haaretz, Kepala Staf IDF Letjen Eyal Zamir secara terpisah memerintahkan Intelijen Militer, Korps Advokat Jenderal Militer, dan Angkatan Udara Israel untuk mengidentifikasi para prajurit yang ditampilkan dalam film tersebut serta menentukan apakah mereka merupakan pasukan aktif, perwira karier, atau tentara cadangan.
Dalam diskusi mengenai masalah ini, Advokat Jenderal Militer Itai Offir menyatakan tidak ada dasar hukum untuk penuntutan pidana, kecuali jika para peserta terbukti melakukan pelanggaran keamanan informasi atau membocorkan materi rahasia.
Namun, ia mengatakan tindakan disipliner atau langkah komando dapat diambil jika terjadi pelanggaran terhadap perintah militer.
Militer Israel mengklaim penggambaran prosedur penargetan mereka di Gaza dalam film dokumenter tersebut mengandung “kesalahan faktual yang substansial.”
The Guardian, pihak yang memproduksi dokumenter tersebut, membela film itu dengan menyatakan proses penilaian kredibilitas kesaksian dilakukan secara “ketat” dan mencakup penggunaan dokumen rahasia, verifikasi serangan spesifik, serta konfirmasi dari sumber-sumber rahasia tambahan.
Surat kabar tersebut menyatakan telah mewawancarai lebih dari 100 orang yang memahami sistem militer Israel yang digunakan selama perang di Gaza, termasuk para komandan senior yang terlibat dalam pemberian izin serangan.
Pada Bulan November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Mahkamah Internasional (ICJ), badan peradilan utama PBB, juga sedang menyidangkan kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan – dan diikuti oleh beberapa negara lain – yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+