Indonesia akan Mendorong PBB dan Lembaga Multilateral Lebih Efektif, Representatif, Efisien

JAKARTA – Multilateral dan hukum internasional merupakan keniscayaan bagi Indonesia, bukan pilihan, kata Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir, menyoroti sistem multilateral saat ini dan mendorong reformasi.

Berbicara dalam pernyataan pers perdananya, Menlu Arrmanatha Nasir mengatakan “hukum internasional harus berlaku untuk semua, bukan hanya ketika menguntungkan sebagian negara.”

“Karena itu, Indonesia akan terus mendorong PBB dan lembaga multilateral lainnya agar lebih efektif, lebih representatif dan lebih efisien,” jelasnya di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (12/10).

” Saat ini, kita harus akui sistem multilateral belum dapat dikatakan berpihak sepenuhnya pada negara berkembang atau Global South,” jelasnya

“Untuk itu, kita akan terus dorong langkah untuk memperkuat sistem multilateral atau mendorong multilateral reform,” lanjutnya.

Dalam pertemuan dengan State Secretary Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Mei tahun lalu, Pak Tata, sapaan akrabnya, mengatakan “”Meski belum sempurna, multilateralisme dan hukum internasional tetap menjadi fondasi utama tata kelola global. Keduanya harus terus dijaga dan didukung, serta harus direformasi, agar tidak menjadi alat dominasi sejumlah negara, melainkan pelindung bagi semua negara, khususnya negara berkembang serta negara kecil dan kepulauan.”

Lebih lanjut ia mengatakan Indonesia juga ikut memperbaiki lembaga multilateralisme dari dalam, mencontohkan dengan duduknya Indonesia di UN Board of Auditors (BoA) untuk ikut memperkuat akuntabilitas dan transparansi PBB.

Menlu Tata yang ketika itu masih duduk sebagai Wakil Menteri Luar Negeri menghadiri pemilihan dalam Sidang Utama Komite V Majelis Umu PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat pada 7 November 2025.

“Keanggotaan ini datang pada saat yang tepat, di tengah upaya reformasi PBB,” ujarnya ketika itu.

“Sebagai anggota UN BoA, BPK diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat tata kelola global, khususnya dalam aspek keuangan dan manajemen di PBB,” tambahnya.

Diketahui, pencalonan Indonesia di BoA dirintis sejak era Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan terpilih saat era Menteri Luar Negeri Sugiono.

“Kini menjadi tugas saya untuk memastikan mandat itu dijalankan dengan baik,” katanya.

“Inilah contoh nyata kesinambungan. Tongkat estafet berpindah tangan, tapi larinya tetap ke arah yang sama,” tandas Menlu Tata, menggambarkan program yang berkesinambungan meski menteri luar negeri berganti.