SAMBAS, MEDIA KALBAR — Kondisi SDN 10 Semayang di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, memunculkan pertanyaan tentang prioritas program revitalisasi sekolah dan keterbukaan penggunaan anggarannya. Sekolah yang disebut menampung sekitar 130 murid itu dilaporkan mengalami kerusakan pada lantai, plafon, dan atap.
Wardi, alumni SDN 10 Semayang, menyampaikan bahwa bangunan sekolah di Dusun Semayang, Desa Sepadu, Kecamatan Semparuk, tersebut memprihatinkan. Lantai papan disebut mulai keropos dan lapuk, sementara plafon di sejumlah ruang kelas rusak, terkelupas, bahkan sebagian dilaporkan telah jatuh.
Atap sekolah juga disebut banyak mengalami kebocoran. Laporan ini membutuhkan pemeriksaan teknis untuk memastikan tingkat kerusakan serta keamanan ruang yang digunakan murid dan guru.
Persoalannya kini menyentuh dua hal: keselamatan kegiatan belajar dan kepastian penanganan melalui program pemerintah.
Prioritas Revitalisasi Jadi Pertanyaan
Berdasarkan bahan yang disampaikan, SDN 10 Semayang disebut belum mendapatkan program revitalisasi. Namun, belum tersedia dokumen penetapan penerima maupun penjelasan resmi mengenai status usulan sekolah tersebut.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas perlu menjelaskan apakah kerusakan sekolah sudah masuk pendataan, apakah bantuan telah diusulkan, serta bagaimana tindak lanjutnya.
Instansi pengelola program juga perlu menjelaskan kriteria seleksi dan dasar penetapan penerima. Tanpa informasi tersebut, masyarakat sulit menilai mengapa sekolah dengan kerusakan yang dilaporkan belum memperoleh penanganan.
Ukuran keberhasilan revitalisasi perlu terlihat sampai ke ruang kelas: apakah murid sudah dapat belajar dengan aman?
Transparansi Anggaran Perlu Dibuka
Pertanyaan mengenai revitalisasi perlu dijawab melalui informasi yang dapat diperiksa, termasuk daftar sekolah penerima, sumber pendanaan, besaran alokasi, lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan realisasi anggaran.
Dokumen tersebut belum tersedia dalam bahan berita ini. Kondisi itu belum membuktikan adanya penutupan informasi oleh pemerintah. Instansi terkait perlu menunjukkan saluran akses informasi publik dan menjelaskan status SDN 10 Semayang dalam program tersebut.
Pertanyaan mengenai anggaran juga tidak berarti sekolah ini sudah menerima dana. Status penerimaan bantuan justru merupakan salah satu hal yang perlu dipastikan.
Penelusuran perlu mencocokkan kondisi bangunan dengan data kerusakan, riwayat pengusulan, hasil verifikasi, serta keputusan penerima bantuan. Dari sana dapat diketahui apakah hambatannya berkaitan dengan administrasi, alokasi, ketidaksesuaian data, atau persoalan lainnya.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, lembaga pengawasan dapat menindaklanjutinya sesuai kewenangan. Bahan yang tersedia belum memberikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyelewengan anggaran.
130 Murid Membutuhkan Kepastian
SDN 10 Semayang disebut memiliki sembilan tenaga pendidik, termasuk tiga guru honorer, serta satu operator sekolah. Informasi mengenai seorang guru agama honorer yang belum terdaftar dalam Dapodik juga memerlukan klarifikasi.
Di tengah persoalan tersebut, kebutuhan paling mendesak adalah pemeriksaan keamanan bangunan dan kepastian langkah perbaikan.
Bagi sekitar 130 murid, kelayakan sekolah adalah kebutuhan sehari-hari. Laporan lantai lapuk, plafon rusak, dan atap bocor harus memperoleh jawaban konkret dari Dinas Pendidikan: bagaimana kondisi sebenarnya, apa tindakan pengamanannya, serta kapan penanganan dapat dilakukan.(rai)