Pemerintah Tarik Utang Rp494,3 Triliun, Suahasil Sebut Masih On Track

JAKARTA – Pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp494,3 triliun hingga September 2026 atau setara dengan 59,4 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa realisasi pembiayaan utang pemerintah masih terkendali dan sesuai dengan rencana, serta nilainya lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Adapun hingga September 2025, pembiayaan utang tercatat mencapai Rp502,9 triliun atau 64,8 persen dari target APBN sebesar Rp775,9 triliun.

“Pembiayaan utang terjaga on track,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KITA, dikutip, 11 Oktober.

Secara terperinci, pembiayaan utang pemerintah terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target APBN sebesar Rp799,5 triliun.

Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman masih mencatatkan realisasi negatif sebesar Rp3,2 triliun.

“Jadi sudah 62,2 persen. Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia,” tuturnya.

Ia menegaskan, penerbitan SBN dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perkembangan ekonomi global.

Selain itu, Suahasil menyampaikan Pemerintah juga akan memanfaatkan momentum yang tepat untuk menerbitkan surat utang guna memperoleh pembiayaan dengan mempertimbangkan situasi pasar.

Menurut Suahasil, strategi penerbitan SBN harus dijalankan secara hati-hati sekaligus fleksibel dan ketika kondisi pasar mendukung, pemerintah dapat meningkatkan penerbitan. Sebaliknya, jika situasi pasar kurang kondusif, pemerintah akan menyesuaikan strategi penerbitannya.

“Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan, lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit,” ucapnya.

Sementara itu, realisasi APBN hingga akhir September 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Adapun, defisit tersebut terjadi karena belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan yang berhasil dihimpun pemerintah yaitu hingga September, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.341,5 triliun atau tumbuh 25,5 persen secara tahunan.

Sementara, belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun, meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Defisit saat ini 1,2 persen dari PDB. Jadi, ini on track,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa APBN sejak awal memang dirancang untuk mengalami defisit, dan kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah mempercepat belanja negara agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

Pada akhir Agustus 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,9 persen terhadap PDB. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi Rp319 triliun pada akhir September.

“Ini on track karena memang APBN kita desain defisit, kenapa? Karena kita ingin belanja saat ini dengan supaya manfaat bagi masyarakat itu benar-benar maksimal dari hari ke hari,” jelasnya.

Ket : Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama tiga Wakil Menteri Keuangan, yakni Juda Agung, Nurcholisoh Ibnu Aman, dan Luky Alfirman, di lingkungan Kemenkeu.